Ikuti Kami

Rieke Diah Pitaloka Dorong Audit Investigatif dan Tim Independen Usut Kacaunya Data Desil BPS

Buruknya kualitas data kemiskinan yang terjadi secara berulang tidak bisa lagi dianggap sekadar sebagai kesalahan teknis atau administratif.

Rieke Diah Pitaloka Dorong Audit Investigatif dan Tim Independen Usut Kacaunya Data Desil BPS
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.

Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, melayangkan kritik tajam terhadap carut-marut data desil Badan Pusat Statistik (BPS). Ia mendesak adanya pengusutan menyeluruh karena persoalan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Rieke menilai buruknya kualitas data kemiskinan yang terjadi secara berulang tidak bisa lagi dianggap sekadar sebagai kesalahan teknis atau administratif biasa. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya.

"Ini adalah pengingkaran terhadap Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Ketika data kemiskinan cacat, maka negara gagal menjemput mereka yang berhak," ujar Rieke.

Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo

Ia bahkan menyebut kekacauan data ini berisiko masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) struktural, sebab data yang keliru dapat memicu diskriminasi penyaluran bantuan sosial hingga kerugian hak ekonomi bagi warga yang membutuhkan.

Lebih lanjut, Rieke mencurigai adanya pola sistematis di balik berulangnya masalah data ini pada momentum strategis kebijakan pemerintah.

Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres

"Dua skenario wajib dijawab pimpinan BPS: apakah ini inkompetensi massif yang dibiarkan, atau rekayasa sistematis untuk membentuk narasi tertentu? Jika terbukti ada unsur kesengajaan, ini masuk ranah tindak pidana korupsi data," tegasnya.

Atas dasar tersebut, Rieke mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen guna mengusut tuntas karut-marut data desil BPS. Ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran negara di lembaga tersebut.

"Saya mendesak BPK audit investigatif BPS. Triliunan anggaran negara di APBN yang disalurkan ke BPS perlu akuntabilitas. Bongkar postur anggaran BPS dan indikasi penyimpangan di dalamnya," pungkas legislator dari dapil Jawa Barat tersebut.

Quote