Jakarta, Gesuri.id – Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak boleh menghilangkan tanggung jawab konstitusional negara.
Menurutnya, mundurnya seorang pejabat negara dari jabatan publik tidak serta-merta menghapus persoalan hukum maupun kewajiban pertanggungjawaban yang berkaitan dengan jabatan tersebut.
Pernyataan Rieke disampaikan melalui sikap bertajuk "Wakil Presiden Mundur, Konstitusi Tidak Boleh Mundur!" di tengah polemik pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI.
Rieke menegaskan bahwa pengunduran diri merupakan hak seorang pejabat negara, tetapi proses tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan hukum yang telah berkembang. Negara tetap memiliki kewajiban memastikan seluruh persoalan diselesaikan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
“Wakil Presiden dapat melepaskan jabatannya, tetapi negara tidak boleh lepaskan tanggung jawab konstitusionalnya,” kata Rieke.
Ia menjelaskan, surat pengunduran diri dapat mengakhiri mandat seseorang dalam jabatan publik. Namun, dokumen tersebut tidak serta-merta menghapus fakta hukum, menutup pertanggungjawaban, ataupun menghambat mekanisme pergantian kepemimpinan nasional.
“Surat boleh mengakhiri mandat, tapi surat tidak boleh hapus fakta hukum, menutup pertanggungjawaban, atau menunda suksesi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rieke menyoroti pentingnya menjaga konstitusi agar tidak dikorbankan demi menyelesaikan persoalan individu maupun kepentingan politik tertentu. Menurutnya, setiap proses yang berkaitan dengan jabatan kenegaraan harus tetap mengacu pada prinsip hukum dan kepentingan bangsa.
“Jangan pernah korbankan konstitusi untuk menyelesaikan persoalan seorang pejabat atau memuluskan jalan seseorang untuk menjabat,” tegasnya.
Polemik tersebut sebelumnya berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Persoalan dokumen pendidikan tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai langkah hukum maupun politik.
Dalam perkembangannya, sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan jabatan wakil presiden. Usulan tersebut disebut ditandatangani oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Namun, rencana pembahasan usulan HMP dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) disebut batal setelah muncul perkembangan mengenai surat pengunduran diri Gibran.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Menanggapi dinamika tersebut, Rieke kembali menekankan bahwa kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan individu maupun kelompok politik. Ia mengingatkan bahwa konstitusi merupakan landasan utama dalam menjalankan kehidupan bernegara sehingga tidak boleh berubah mengikuti kepentingan pihak tertentu.
“Republik Indonesia lebih besar daripada siapa pun yang sedang memegang atau menginginkan kekuasaan,” pungkasnya.
Melalui pernyataannya, Rieke menegaskan bahwa pergantian pejabat negara harus tetap berjalan sesuai mekanisme konstitusional. Baginya, pengunduran diri seseorang tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk mengabaikan prinsip hukum, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan.
