Medan, Gesuri.id – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, mengungkapkan alasan dirinya ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional sebagai wakil rakyat.
Menurut Sofyan, keputusan tersebut bukan sekadar langkah politik, melainkan bagian dari tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan generasi mendatang. Ia tidak ingin sikap diam terhadap persoalan yang dinilainya menyangkut konstitusi justru menjadi catatan buruk dalam sejarah.
Baca: Ganjar Curhat Pernah Digoda 'Mencuri' dengan e-Katalog
"Ini bentuk tanggung jawab saya yang moral sekaligus konstitusional. Saya menolak ketidakbenaran demi sejarah ke depan," tegas Sofyan Tan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Semarak Budaya bertema "Merangkai Cerita, Merawat Budaya, Kreativitas Storytelling di Era Digitalisasi" yang berlangsung di Kompleks CBD Polonia, Medan, Kamis (12/11/2026). Kegiatan itu dihadiri mahasiswa dan jurnalis, serta sejumlah undangan, di antaranya Tenaga Ahli DPR RI Lisnawati Ginting dan Pandapotan Tamba serta Rektor Universitas Satya Terra Bhinneka, Bobby Christian Halim.
Dalam kesempatan tersebut, Sofyan menjelaskan bahwa dirinya merupakan salah satu dari tiga anggota Komisi X DPR RI yang masuk dalam daftar 14 pengusul HMP dari Fraksi PDI Perjuangan.
Ia menyebut keterlibatannya berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi X yang membidangi pendidikan. Menurutnya, persoalan persyaratan pendidikan seorang calon pemimpin negara merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius dari lembaga legislatif.
Sofyan juga menyoroti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Ia berpandangan bahwa setiap pejabat negara harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Dalam menjelaskan sikapnya, Sofyan turut menyinggung persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden yang menjadi polemik di tengah masyarakat, termasuk proses hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Ia menyampaikan pandangannya mengenai persoalan keabsahan dokumen pendidikan tersebut dan menilai DPR perlu menggunakan hak konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan yang dianggap berkaitan dengan pemenuhan persyaratan jabatan wakil presiden.
"Sebagai anggota DPR yang berada di Komisi X bidang pendidikan, tentu tidak adil jika saya diam saja melihat ketidakbenaran ini. Kalau saya diam, suatu saat saya akan disalahkan oleh anak cucu saya karena membiarkan orang yang secara hukum dinyatakan tidak memenuhi syarat pendidikan tetap melenggang," ujarnya.
Sofyan juga menanggapi berbagai pandangan yang mempertanyakan keputusannya ikut menandatangani usulan HMP. Meski dikenal sebagai sosok moderat, ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak dilandasi sentimen pribadi maupun kepentingan politik tertentu.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Baginya, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional anggota DPR yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Justru karena ingin berbuat benar, kita tidak boleh diam melihat ketidakbenaran. Hak menyatakan pendapat adalah hak konstitusional anggota DPR. Melalui tanda tangan itu, saya ingin mengukir sejarah bahwa kita mematuhi konstitusi demi masa depan generasi mendatang," pungkasnya.
Melalui sikap tersebut, Sofyan berharap prinsip konstitusi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tetap menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Ia menilai tanggung jawab anggota legislatif tidak hanya berkaitan dengan kepentingan saat ini, tetapi juga menyangkut masa depan dan kepercayaan generasi penerus.
