Jakarta, Gesuri.id - Kader PDI Perjuangan Jhon Sitorus meminta pihak-pihak yang gemar melempar fitnah soal "calon Wapres pengganti" untuk membaca undang-undang sebelum membuka mulut.
Menurut Jhon, Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 terang benderang: jika terjadi kekosongan Wapres, dua nama yang diusulkan Presiden harus berasal dari partai atau gabungan partai pengusung pasangan calon dalam Pilpres.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"PDI Perjuangan bukan pengusung. Jadi, dari mana logika bahwa kami mengincar kursi itu? Fitnah ini bukan cuma keji, tapi juga buta hukum," tegasnya.
Jhon meminta agar PDI Perjuangan berhenti diseret-seret ke dalam polemik Gibran.
"Silakan cek sendiri siapa yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Bukan kami," ujarnya.
Ia menjelaskan, proses Hak Menyatakan Pendapat di parlemen adalah keniscayaan konstitusional setelah Putusan MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah yang diterbitkan Kemendikdasmen batal demi hukum.
"Itu konsekuensi dari putusan pengadilan, bukan manuver partai."
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Jhon menilai mundur adalah langkah paling terhormat bagi Gibran. Jika terus ngotot bertahan, prosesnya berpotensi membuka seluruh tabir persekongkolan di balik penerbitan Suket dan perubahan PKPU yang bisa berujung pada implikasi pidana.
"Sudah saatnya bangsa ini menyudahi polemik yang terlalu lama menguras energi publik. Ingatlah pesan Bung Karno: kekuasaan yang abadi hanyalah milik Tuhan semata," pungkasnya.
