Jakarta, Gesuri.id - Menteri Sosial (Mens0s) Tri Rismaharini mengatakan pihaknya membutuhkan profesi psikologi untuk mendukung keberdayaan sosial, yang mana pekerjaan sosial tersebut bersentuhan langsung dengan manusia.
“Profesi psikologi bantu mengembalikan kepercayaan diri, keberdayaan sosial, mengembangkan kemampuan agar bisa menjalankan tugas sesuai usia perkembangannya,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (22/3).
Risma menjelaskan keterlibatan psikolog di Kementerian Sosial (Kemensos) khususnya terkait layanan di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang bersifat langsung maupun tidak, yaitu meliputi asesmen komprehensif kondisi klien.
Baca: Risma Ingin Jakarta Makin Banyak Pohon Ditanam
Layanan tersebut meliputi pemberian dukungan emosional, mental dan spiritual, serta pemberian terapi guna mengoptimalkan keberfungsian sosial keada penerima layanan.
Terapi yang diberikan berupa terapi fisik,terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, serta layanan rehabilitasi sosial lainnya yang melibatkan profesi dari disiplin ilmu lainnya.
Sejumlah kegiatan Kementerian Sosial yang perlu melibatkan psikolog, di antaranya dalam proses rehabilitasi sosial untuk semua kluster bagi ahli psikologi pendidikan dan psikologi klinis, pendampingan psikososial saat bencana alam dan bencana sosial bagi profesional di bidang psikologi klinis.
Adapun profesi psikologi pendidikan dan psikologi klinis diperlukan dalam kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH), penanganan fakir miskin, pemberdayaan.
Selanjutnya penanganan persoalan organisasi dan kepegawaian, yang membutuhkan profesi psikologi industri dan organisasi. Serta pengembangan kompetensi pegawai, yang memerlukan ahli dala psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis.
Baca: Mendag Disayangkan Bertolak Belakang Dengan Visi Misi Jokowi
Selain itu, Kemensos telah memiliki jabatan fungsional psikolog klinis untuk Balai atau Loka Rehabilitasi Sosial, yaitu di Balai Besar Disabilitas Intelektual “Kartini” Temanggung; Balai Besar Disabilitas Fisik "Prof. DR. Soeharso” Solo.
Juga di Balai Anak “Handayani” Jakarta, Balai ODHIV “Bahagia” Medan, Balai Residen NAPZA “Insyaf” Medan, Balai Residen NAPZA “Satria” Baturaden, Purwokerto, Loka Anak “Darussaadah”, Aceh, serta Loka ODHIV “Kahuripan”, Sukabumi.
Rapat Kerja Komisi X DPR RI, selain dihadiri Mensos juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, serta Menteri Hukum dan HAM.
