Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Robi Barus, mengusulkan langkah tegas untuk menekan angka kriminalitas dan maraknya aksi begal di Kota Medan. Ia menyarankan agar pemerintah kota mengadopsi pendekatan seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam menangani remaja bermasalah.
“Jadi tidak salah jika kita mengadopsi yang sudah dilakukan Gubernur Jawa Barat, King Dedi (Dedi Mulyadi) yang mana anak yang putus sekolah, yang bermasalah dimasukkan ke Rindam Siantar. Dengan tujuan remaja-remaja yang nakal itu dididik kedisiplinan, mental dan lainnya. Negara harus mendukung dalam bentuk anggaran. Karena menghadapi persoalan begal dan pelaku tindak kriminalitas tersebut di tengah masyarakat memang harus keras, tidak cukup hanya dengan imbauan, spanduk-spanduk,” kata Robi Barus, dikutip pada Kamis (5/6/2025).
Robi menilai bahwa pendekatan ala wajib militer bagi remaja yang terlibat kenakalan atau kriminalitas perlu dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah daerah. Program seperti ini, menurutnya, sudah terbukti efektif di tingkat provinsi dan dapat dikoordinasikan lebih lanjut di tingkat kabupaten/kota.
“Bagus program itu,” cetus Robi, sambil menyatakan kesepakatannya jika Indonesia secara umum memberlakukan wajib militer untuk remaja-remaja yang terlibat dalam tindak kenakalan atau kriminalitas sebagai bentuk penanggulangan yang lebih serius terhadap aksi begal di Medan.
“Sepakatlah, kalau untuk yang baik, kenapa tidak,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan itu.
Robi juga menyoroti persoalan narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan di Sumatera Utara, yang disebutnya sebagai provinsi dengan tingkat kasus narkoba tertinggi di Indonesia, termasuk Kota Medan yang disebutnya berada di urutan teratas.
“Apalagi, narkoba saat ini sudah terlampau massif. Coba bayangkan, Sumut provinsi nomor 1 di Indonesia persoalan narkoba. Artinya, nomor 1 nya Medan, berarti Medan nomor 1 kasus narkoba di Indonesia, demikian juga provinsinya juga nomor 1. Oleh karena itu, harus ekstra menghadapi persoalan narkoba tersebut,” jelasnya.
Robi menyampaikan apresiasi terhadap langkah Polda Sumut yang telah melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam, namun mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh dan adil.
“Makanya kita apresiasi pihak Polda yang menggelar razia di lokasi hiburan malam, baru-baru ini. Tapi jangan tebang pilih, jangan by order, harus semua lah, dari tingkat yang bawah hingga lokasi hiburan yang kelas atas. Jangan hanya pencitraan-pencitraan saja. Jika hanya pencitraan saja ya begini terus. Makanya ke depan bisa lebih parah. Bahkan, Indonesia ke depannya bisa lost generasi, 20 sampai 30 tahun kemudian, kita lost generasi dengan narkoba ini,” ucapnya.
Ia juga menyoroti indikasi keterlibatan aparat penegak hukum dalam jaringan narkoba sebagai masalah serius. Ia menilai bahwa aparat yang terlibat justru harus dihukum lebih berat daripada masyarakat sipil.
“Sebenarnya, narkoba ini sudah antar negara. Hanya saja petugas kita tidak sadar. Tidak memikirkan generasi mendatang. Setingkat Kapolda seperti Kapolda Jatim bintang dua saja ditangkap karena narkoba. Lalu bagaimana pula dengan bawahannya, jika pimpinannya seperti itu,” ujarnya.
“Sebaiknya, petugas yang terlibat narkoba ini dihukum lebih berat dari masyarakat biasa. Sebab, mereka yang dikasih amanah untuk menghukum masyarakat yang bermasalah dalam peredaran narkoba, justru mereka terlibat,” lanjut Robi.
Di akhir pernyataannya, Robi menyampaikan harapannya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer, untuk dapat mengambil langkah-langkah tegas dalam memberantas narkoba dan menyelamatkan generasi mendatang.
“Kita masih berharap besar dengan Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer tegas untuk ikut memberantas persoalan narkoba ini,” pungkasnya.
