Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum Gerakan Nasional Tani dan Nelayan Indonesia (GNTI), sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MSc, menegaskan pentingnya penguatan peran DPD GNTI DKI Jakarta sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya saat pelantikan kepengurusan DPD GNTI DKI Jakarta periode 2026-2030 di Jakarta, dikutip Rabu (26/8/2026).
"DPD DKI harus menjadi mitra strategis yang aktif bagi Gubernur. Jangan hanya menunggu, tapi buat konsep kerja dan berikan 2nd opinion kepada pemerintah," tegas Prof. Rokhmin.
Dalam pelantikan tersebut, Hadi Sudrajat dipercaya sebagai Ketua DPD GNTI DKI Jakarta periode 2026-2030. Pelantikan ini sekaligus menjadi penanda dimulainya agenda konsolidasi organisasi GNTI dari tingkat pusat hingga seluruh provinsi di Indonesia, setelah sebelumnya dilakukan penetapan kepengurusan DPP GNTI periode 2026-2030.
Prof. Rokhmin mengatakan DPD GNTI DKI Jakarta harus mampu menyusun gagasan konkret yang dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam mengembangkan sektor pertanian dan perikanan di tengah keterbatasan lahan.
Ia mencontohkan konsep vertical farming seperti yang telah dikembangkan di Singapura sebagai salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan, khususnya ketersediaan sayuran di wilayah perkotaan dengan lahan terbatas.
Selain itu, menurutnya, potensi perikanan budidaya juga dapat dikembangkan di Jakarta. Salah satunya sektor ikan hias, yang disebut menjadi salah satu potensi ekonomi perikanan yang dapat dikembangkan melalui kerja sama antara GNTI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Karena itu, GNTI mendorong kepengurusan baru DPD DKI Jakarta tidak hanya menjalankan fungsi organisasi, tetapi juga aktif menawarkan konsep dan solusi kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan sektor pertanian dan perikanan.
Di sisi lain, DPP GNTI juga menyiapkan langkah baru melalui Bidang Advokasi dan Hukum dengan membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di setiap DPD dan DPC GNTI di seluruh Indonesia.
Pembentukan LBH tersebut menjadi bagian dari komitmen GNTI untuk memberikan pendampingan hukum secara lebih dekat, cepat, dan mudah diakses bagi petani serta nelayan yang menghadapi berbagai persoalan hukum di lapangan.
GNTI juga menegaskan perluasan perannya agar tidak hanya hadir secara simbolis di tengah masyarakat. Organisasi yang berdiri sejak 2013 tersebut mendorong program pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UMKM yang bergerak di sektor tani dan nelayan di tingkat akar rumput.
Dengan dilantiknya kepengurusan DPD GNTI DKI Jakarta periode 2026-2030, organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan, sekaligus memperkuat konsolidasi GNTI secara nasional.
