Ikuti Kami

Rokhmin Dahuri: Pengoplosan Beras Akibat Sistem Tata Kelola Pangan yang Bobrok

Persoalan ini bukan kesalahan petani, melainkan akibat dari sistem tata kelola pangan yang bobrok.

Rokhmin Dahuri: Pengoplosan Beras Akibat Sistem Tata Kelola Pangan yang Bobrok
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, angkat suara terkait maraknya praktik pengoplosan beras yang kembali menggemparkan publik.

Menurutnya, persoalan ini bukan kesalahan petani, melainkan akibat dari sistem tata kelola pangan yang bobrok.

“Bukan petani yang salah. Ini sistem yang bobrok, dari regulasi sampai pengawasannya,” kata Prof. Rokhmin, Jumat (18/7).

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar beras premium yang beredar di pasaran sebenarnya hanyalah beras medium yang dimanipulasi, dikemas ulang, dan dijual dengan harga tinggi. Hal ini bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga menyebabkan distorsi harga serta melemahkan daya beli masyarakat.

Lebih lanjut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 itu mengungkapkan bahwa praktik ini telah menimbulkan kerugian besar bagi negara.

“Kerugian negara mencapai Rp99 triliun. Ini bukan hal baru, tapi terjadi berulang. Pemerintah kita sejak reformasi hanya sibuk menyelesaikan fenomena permukaannya saja. Kita tidak bisa lagi menutup mata,” ujar Rektor Universitas UMMI Bogor ini.

Prof. Rokhmin menilai bahwa akar masalah terletak pada ketimpangan kebijakan harga dan lemahnya penegakan hukum. Ia menyoroti anomali Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang justru lebih rendah dari harga gabah petani, serta kondisi stok Bulog yang tinggi namun tidak mampu menahan lonjakan harga.

“Aneh bin ajaib, harga melambung padahal stok tertinggi dalam 57 tahun,” kritiknya.

Ia juga menyampaikan bahwa penegakan hukum yang tegas dan reformasi sistemik harus menjadi pendekatan utama pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini secara berkelanjutan.

“Kalau cuma sibuk liputan TV, itu dosa buat kita semua. Rakyat menderita, petani merugi, dan konsumen tertipu,” tegas Guru Besar IPB University itu.

Dalam penutupnya, Prof. Rokhmin menyentil Kementerian Pertanian yang menurutnya terlalu banyak pencitraan tanpa solusi konkret.

“Kementan jangan kebanyakan pencitraan! Komisi IV sekarang bukan mitra basa-basi, kita mau solusi jangka panjang. Jangan cuma heboh kalau sudah masuk TV. Itu dosa bagi kita semua,” pungkasnya.

Quote