Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menegaskan konsep swasembada pangan nasional tidak boleh dipersempit hanya pada pemenuhan kebutuhan karbohidrat, melainkan harus mencakup ketersediaan protein hewani yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Berbicara swasembada pangan itu bukan hanya karbohidrat, tetapi juga swasembada protein. Salah satu sumber protein utama adalah dari ternak,” kata Rokhmin, dikutip Rabu (4/2).
Ia menjelaskan bahwa swasembada protein, khususnya dari sektor peternakan, merupakan bagian integral dari ketahanan pangan nasional yang juga menjadi perhatian Presiden Prabowo. Menurutnya, pemenuhan protein hewani memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong kesejahteraan para peternak di daerah.
Rokhmin menambahkan, swasembada pangan tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka produksi, tetapi juga harus menjamin aspek keamanan pangan atau *food safety*. Produk peternakan yang beredar di masyarakat, kata dia, wajib dipastikan aman, sehat, dan layak dikonsumsi.
Dalam konteks tersebut, ia menilai Balai Besar Veteriner memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung sistem pangan nasional, terutama melalui fungsi pengawasan, pengujian, serta pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.
Rokhmin juga menyampaikan apresiasinya terhadap BBVet Wates yang telah ditetapkan sebagai pusat rujukan veteriner untuk kawasan ASEAN. Bahkan, sertifikat yang diterbitkan oleh BBVet Wates disebut telah mendapatkan pengakuan di tingkat internasional.
“Ini menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas kerja BBVet Wates sudah diakui secara global. Dalam konteks ini, kinerjanya cukup bagus dan patut kita syukuri,” ucapnya.
Meski demikian, Rokhmin menekankan pentingnya penguatan peran balai veteriner ke depan agar semakin optimal dalam mendukung terwujudnya swasembada protein hewani sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
