Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Malang yang berhasil meraih Predikat Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Kementerian terkait.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Malang bersama Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagai bentuk pengakuan atas kerja nyata dalam penguatan tata kelola lingkungan hidup dan sistem persampahan daerah.
Capaian ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi, sekaligus menjadi momentum konsolidasi untuk meningkatkan standar pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi atas rencana investasi strategis lebih dari Rp1 triliun dari Danantara untuk pembangunan fasilitas insinerator waste to energy di Kabupaten Malang. Investasi ini memiliki potensi besar dalam menghadirkan solusi modern pengolahan sampah sekaligus mendukung kemandirian energi daerah.
Namun demikian, dalam semangat dukungan konstruktif, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keberhasilan proyek strategis tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas yang membidangi Cipta Karya, agar tak lagi cawe-cawe dan terjebak pada tata kelola perizinan.
“Kami berpandangan bahwa pembenahan internal harus segera dilakukan, melalui penguatan tata kelola administrasi dan sistem perizinan yang transparan serta terintegrasi, penegasan standar operasional prosedur (SOP, red) untuk menghindari multitafsir dalam proses teknis, penguatan integritas aparatur guna mencegah potensi konflik kepentingan dalam proses perizinan dan pengawasan proyek,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Abdul Qodir, Kamis (26/2/2026).
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Sinkronisasi lintas OPD diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun hambatan birokrasi.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa investasi besar harus dijawab dengan kesiapan birokrasi yang profesional, bersih, dan akuntabel. Jangan sampai peluang strategis bagi kemajuan daerah justru tersandera oleh persoalan administratif atau konflik kepentingan yang dapat mencederai kepercayaan publik.
“Apresiasi kami adalah bentuk dukungan politik terhadap kemajuan Kabupaten Malang. Namun dukungan tersebut tetap disertai nalar kritis dan komitmen pengawasan, agar setiap capaian dan investasi benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
