Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta partai politik segera berbenah diri dengan tidak mengandalkan dana partai politik (parpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia lantas mencontohkan PDI Perjuangan yang sudah mengantongi sertifikat International Organization for Standardization (ISO) selama empat tahun berturut-turut. Langkah ini bisa ditiru partai lain.
BaCa: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
"Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh KPK, namun parpol juga harus berbenah. Kami mulanya di PDI Perjuangan, kalau soal keuangan, kami sudah dapat ISO empat tahun berturut-turut, karena kami jaga betul dari DPP, DPD, sampai di DPC," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5).
Lebih lanjut, dia mengatakan, ini merupakan kedua kalinya KPK mengusulkan dana parpol dari APBN. Dia sepakat bahwa ide itu mencegah tindak pidana korupsi.
"Betul, setuju. Memang harus begitu kan, harus untuk, qpa sih dana banpol ditambah kalau dari sisi behavior tidak berubah," kata Said.
"Kan ada yang mau disasar, ada target, oleh karenanya memang menjadi tantangan tersendiri bagi setiap parpol untuk segera berbenah," sambungnya.
Namun, dia juga mewanti-wanti agar usulan dari KPK tidak perlu tergesa-gesa diterapkan. Terlebih di tengah kondisi APBN saat ini.
BaCa: Hadir di Pengadilan Tipikor, Ganjar Suntik Semangat ke Hasto
"Penerapan jangan buru-buru di internal DPR juga perlu pengkajian yang lebih dalam, ketika kita sudah agak longgar, fiskal kita sudah pada titik tertentu memungkinkan, barulah," ujar ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Sebelumnya, KPK mengaku tengah mengkaji soal pembiayaan politik yang diduga menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi sebagai upaya pencegahan.
