Sumenep, Gesuri.id — Pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan dinilai sangat krusial untuk terus diperkuat di kalangan generasi muda di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar oleh Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Madura), MH Said Abdullah, di Kabupaten Sumenep, Senin (28/9/2026).
Kegiatan yang dilangsungkan di Ruang Pertemuan Arya Wiraraja, Hotel de Baghraf, ini melibatkan ratusan pemuda serta mahasiswa. Hadir sebagai pemateri dalam forum tersebut aktivis Ainul Yaqin dan akademisi Mulyadi, serta didampingi oleh tenaga ahli MH Said Abdullah, yakni Moh. Fauzi, M.Pd., dan Slamet Hidayat, S.H.
Baca: Ini Deretan Program Ganjar Pranowo
Dalam pemaparannya, Ainul Yaqin menekankan bahwa generasi muda memegang tanggung jawab besar dalam mempersiapkan keberlanjutan masa depan bangsa. Ia mengibaratkan Empat Pilar Kebangsaan—yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—seperti fondasi sebuah rumah yang harus dijaga bersama agar tidak ada satu pun yang runtuh.
"Di era digitalisasi, banyak tantangan baru yang harus kita respons semaksimal mungkin sebagai generasi muda," ujar Ainul, seraya mengingatkan pentingnya menyikapi isu misinformasi, intoleransi, hingga fanatisme kedaerahan dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Senada dengan hal tersebut, akademisi Mulyadi mengingatkan para peserta agar tidak memandang kehidupan bernegara sebagai urusan para pejabat atau pemegang kekuasaan semata. Menurutnya, eksistensi negara ditopang oleh kontribusi aktif seluruh warga negara dari berbagai latar belakang profesi.
"Negara ini tidak hanya miliknya pejabat, negara ini tidak hanya miliknya ASN, guru, siapa pun namanya. Tidak hanya miliknya anggota legislatif, tidak hanya miliknya mereka yang duduk di yudikatif. Negara ini milik kita bersama," tegas Mulyadi.
Ia juga mengajak generasi muda untuk meneladani semangat Sumpah Pemuda 1928, di mana perbedaan latar belakang tidak menjadi halangan untuk merajut persatuan. Di akhir sesi, Mulyadi turut mengingatkan pentingnya menggunakan hak kebebasan berpendapat secara bijak yang diiringi dengan kewajiban menghormati hak orang lain sesuai dengan amanat konstitusi.
