Jakarta, Gesuri.id - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai usulan kenaikan dana bantuan partai politik (parpol) lebih baik ditunda untuk dikaji mendalam terlebih dahulu.
“Kalau melihat kebutuhan pemerintah, program-program pemerintah saat ini, dimana pemerintah melakukan efisiensi 2025, bahkan akan dilanjutkan 2026, lebih baik menurut hemat saya keinginan itu untuk sementara ditangguhkan dulu,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
Said meminta pemerintah memberi kesempatan Banggar untuk menyisir kemampuan fiskal pemerintah.
“Nah, dari tim kajian DPR pun akan membentuk tim kajian dalam hal ini Banggar, ingin membentuk tim kajian berapa sih sesungguhnya kebutuhan objektif untuk pendanaan partai politik kita,” kata Said.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu meminta usulan dari KPK direspons dengan teliti dan tidak terburu-buru.
“Oleh karenanya, ya pelan-pelan saja, jangan kemudian apa yang disampaikan KPK kemudian partai politik merespons, langsung kita minta pemerintah menganggarkan. Itu kok kurang elok ya,” pungkasnya.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menilai bahwa kenaikan anggaran bantuan partai politik perlu melihat kemampuan anggaran pendapatan dan biaya negara (APBN) untuk membiayainya.
“Kita harus melihat ke depannya, apakah kemudian anggaran APBN-nya mencukupi?” ujar Puan saat memberikan keterangan usai bertemu Perdana Menteri (PM) Li Qiang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5) seperti dilansir Antara.
