Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, menilai doktrin pertahanan semesta yang diusung Presiden Prabowo Subianto merupakan konsep yang tetap relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik global saat ini.
Dia menyebut sistem ini tidak hanya menitikberatkan pada kekuatan militer, tetapi juga pada keterlibatan rakyat dan sumber daya nasional secara menyeluruh.
“Doktrin pertahanan semesta dirumuskan oleh Jenderal AH Nasution dalam bukunya Pokok-Pokok Gerilya. Sifatnya melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam membangun pertahanan,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Menurut Said, tantangan pertahanan di era modern tidak hanya soal perang konvensional. Dunia kini, lanjut dia, juga dihadapkan pada bentuk perang baru seperti politik, ekonomi, budaya, dan siber yang membutuhkan kolaborasi antara militer dan masyarakat sipil.
“Dalam perang non-konvensional, TNI dan Polri tentu memiliki keterbatasan. Karena itu diperlukan dukungan rakyat terlatih dan profesional di bidangnya masing-masing yang terintegrasi dengan kekuatan TNI dan Polri,” jelas Ketua Banggar DPR RI ini.
Said juga mengungkap langkah Presiden Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan yang berhasil memperkuat struktur organisasi TNI. Beberapa di antaranya termasuk pembentukan satuan baru di tiga matra dan pembangunan berbagai brigade hingga batalion teritorial.
“Sejak Presiden Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau membentuk enam Kodam baru, 14 Lantamal, tiga Lanud, satu Komando Operasi Udara, enam grup Kopassus, hingga 20 Brigade Teritorial,” ungkap dia.
Politisi asli Sumenep ini menambahkan, industri pertahanan nasional seperti PT PAL dan PT Pindad juga perlu diperkuat untuk mendukung kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista).
“Kita memiliki kemampuan membuat kapal perang, tank, senapan tempur, hingga pesawat tempur generasi 4.5 KF-21 Boramae. Namun proyek ini perlu percepatan agar Indonesia tidak tertinggal,” kata Said.
Dari sisi anggaran, dia menyebut DPR selalu mendukung kebutuhan TNI untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF). Namun keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan utama.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
“Jika dibandingkan negara maju, anggaran pertahanan kita masih rendah. Tapi kami di Badan Anggaran DPR akan terus memperjuangkan peningkatannya,” ucap Said.
Said menegaskan profesionalitas prajurit menjadi pondasi utama dalam membangun sistem pertahanan yang kuat. Said menegaskan pentingnya profesionalitas prajurit TNI yang netral dari politik praktis dan fokus pada pertahanan negara.
“Profesionalitas TNI berarti netral dari politik praktis dan fokus pada tugas pertahanan. Bravo, Dirgahayu TNI ke-80 tahun. Jadilah patriot bangsa yang gagah berani,” pungkas Said Abdullah.