Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi PDI Perjuangan, Salmon Sumihar Sagala, mendukung perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut tuntas praktik pertambangan ilegal di berbagai daerah. Salmon meminta perintah tersebut segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.
"Ini perintah Presiden yang sangat jelas dan harus kita dukung. Kalau benar ada tambang ilegal yang dilindungi oknum aparat, maka tidak boleh ada kompromi. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa dan ditindak sesuai hukum," kata Salmon, Jumat (14/8/2026).
Menurut Salmon, penindakan terhadap tambang ilegal tidak boleh hanya menyasar pekerja atau operator di lapangan. Ia mendesak aparat membongkar pemodal, pengendali hingga pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Salmon menyampaikan hal itu setelah menyaksikan pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), melalui siaran televisi di gedung DPRD Sumut.
Menurut Salmon, instruksi Presiden menjadi momentum untuk menghentikan praktik pertambangan tanpa izin yang masih berlangsung di sejumlah daerah. Ia mengingatkan agar aktivitas ilegal tidak dibiarkan karena dugaan adanya perlindungan atau pembiaran dari oknum aparat maupun pihak tertentu.
"Ini harus menjadi alarm keras bagi oknum aparat yang selama ini terlibat membekingi tambang ilegal," ucapnya.
Salmon menilai persoalan pertambangan ilegal tidak hanya menyebabkan potensi kerugian negara dari sisi penerimaan. Aktivitas tersebut juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, memicu konflik lahan serta merusak tata kelola sumber daya alam.
Karena itu, ia meminta penegakan hukum dilakukan sampai ke akar persoalan. Pemodal dan pihak yang mengendalikan kegiatan tambang ilegal, menurutnya, tidak boleh lolos sementara pekerja lapangan menjadi pihak yang paling awal ditindak.
"Kita ingin penegakan hukum yang benar-benar sampai ke akar persoalan. Jangan hanya menangkap operator atau pekerja di lapangan, tetapi aktor intelektual, pemodal dan pihak yang membekingi harus diungkap. Kalau ada oknum aparat yang bermain, justru harus diberikan sanksi lebih tegas," ujarnya.
Salmon juga meminta TNI dan Polri memetakan wilayah yang diduga menjadi lokasi aktivitas pertambangan tanpa izin. Pengawasan, kata dia, harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Hal itu dinilai penting agar lokasi tambang yang telah ditertibkan tidak kembali beroperasi setelah aparat meninggalkan lokasi.
Khusus di Sumatera Utara, anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Karo, Dairi dan Pakpak Bharat itu meminta pemerintah serta aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap potensi pertambangan ilegal yang dapat mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Ia mendorong koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk melaporkan serta menghentikan aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin.
Salmon menegaskan kekayaan alam Indonesia merupakan aset negara yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi sumber keuntungan segelintir orang melalui praktik ilegal.
"Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mendukung penuh langkah Presiden. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang. Usut sampai tuntas, bongkar siapa pemodalnya, siapa pengendalinya dan siapa yang melindunginya. Jangan ada tebang pilih, jangan ada yang kebal hukum," pungkas Salmon.
