Semarang, Gesuri.id — Maraknya festival dan banyaknya produk yang dipamerkan dinilai belum cukup menjadi tolok ukur keberhasilan ekonomi kreatif di Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif nasional harus bergeser dari sekadar orientasi kegiatan (event) menuju penguatan kapasitas usaha dan perluasan pasar.
“Kreativitas memang menjadi modal utama, tetapi keberlanjutan bisnis sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha membaca kebutuhan konsumen,” tegas Samuel seusai menjadi narasumber Dialog Publik Kreativitas Warga dan Masa Depan Kota di TVRI Stasiun Semarang, Jumat (16/10/2026).
Baca: Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Disukai Semua Kalangan
Dialog tersebut digelar menyongsong puncak World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026.
Menurut legislator dari PDI Perjuangan ini, kegiatan kreatif memang menjadi ruang ekspresi sekaligus penggerak transaksi ekonomi. Namun, ia mengingatkan para pelaku usaha agar mampu membedakan mana aktivitas yang sekadar memamerkan karya dan mana yang benar-benar menghasilkan perputaran uang.
Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan antara kualitas produk dan kebutuhan pasar. Produk berdesain menarik dan bernilai artistik tinggi belum tentu memiliki permintaan pasar yang cukup untuk menopang bisnis.
Samuel secara khusus membedakan antara pasar artisan yang memberi ruang luas bagi idealisme dan ekspresi kreator—dengan pasar komersial yang berorientasi penuh pada permintaan konsumen.
“Bagi pelaku usaha yang ingin tumbuh secara komersial, pemahaman terhadap profil konsumen, potensi permintaan, strategi pemasaran, dan jaringan distribusi menjadi mutlak. Tanpa perencanaan tersebut, produk kreatif berisiko berhenti sebagai karya yang diapresiasi tanpa bisa menjadi sumber penghasilan,” ujar Samuel.
Selain akses pasar, Samuel menyoroti pentingnya basis data sebagai pilar penyusunan kebijakan. Pemerintah daerah (pemda) didorong memiliki peta yang presisi mengenai produk unggulan, kebutuhan pembiayaan, hingga potensi pasar dari 21 subsektor ekonomi kreatif.
Data yang akurat, lanjutnya, akan memastikan program intervensi pemerintah menjawab kebutuhan nyata pelaku usaha, bukan sekadar klaim potensi daerah. Selain itu, basis data diperlukan agar bantuan modal dan pembiayaan tepat sasaran.
“Ini kan bukan modal dari nenek moyang Rp100 juta. Ini uang pajak masyarakat. Pelaku usaha yang mengajukan bantuan modal harus jelas rencana penggunaannya, perputaran modalnya, serta target yang ingin dicapai,” cecar Samuel menekankan pentingnya akuntabilitas anggaran publik.
Oleh karena itu, ia meminta dukungan pemerintah tidak berhenti pada pembagian dana, melainkan harus menghasilkan peningkatan kapasitas usaha dan transaksi yang terukur.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Menjelang WCCE 2026, Samuel mengingatkan agar kemeriahan festival tidak dijadikan satu-satunya indikator sukses. Festival tetap penting untuk memperkenalkan produk, namun manfaatnya harus dihubungkan dengan pemasaran digital, rantai pasok, dan akses pembiayaan agar dampaknya berkelanjutan.
“Produk yang diperkenalkan di festival harus memiliki jalur pemasaran lanjutan. Dengan begitu, konsumen tetap bisa membeli produk tersebut meskipun acara sudah selesai,” tuturnya.
Ia menyimpulkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan ekosistem utuh yang menghubungkan kreativitas, data, pembiayaan, dan pasar.
“Keberhasilan ekonomi kreatif bukan semata-mata ketika produk menarik perhatian pengunjung, melainkan ketika perhatian itu berubah menjadi pembelian, pendapatan, dan keberlanjutan usaha. Di situlah kreativitas tidak hanya menjadi tontonan, tetapi menjadi kekuatan ekonomi nyata bagi masyarakat,” pungkas Samuel.
