Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, menyampaikan belasungkawa mendalam atas tewasnya Zetro Leonardo Purba, Penata Kanselerai KBRI Lima, Peru, yang menjadi korban penembakan pada 1 September 2025.
Sarifah menegaskan kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan diplomat Indonesia di luar negeri.
“Pertama-tama, saya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga almarhum Zetro Leonardo Purba. Kebetulan, saat informasi meninggalnya almarhum kami terima, kami sedang dalam Rapat Kerja dengan Wamenlu. Kami apresiasi respons cepat Kemlu yang langsung berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Peru dan menugaskan Dubes RI di Lima untuk mengawal proses penyelidikan,” ujar Sarifah dalam pernyataannya, Rabu (3/9).
Sarifah juga mendorong Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pendampingan hukum di Peru guna mengungkap kasus yang menimpa Zetro secara transparan.
"Tidak kalah pentingnya pendampingan psikologis kepada keluarganya terutama untuk sang istri," kata Sarifah.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan keselamatan diplomat dan pekerja perwakilan Indonesia adalah hal utama yang tidak boleh diabaikan.
“Mereka bertugas menjalankan amanah negara, sehingga negara wajib hadir melindungi keselamatan mereka secara maksimal,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi I yang membidangi hubungan internasional dan pertahanan, Sarifah menyoroti perlunya protokol keamanan yang lebih ketat, terutama di negara-negara dengan tingkat ancaman tinggi seperti Peru.
“Insiden ini menunjukkan bahwa perlindungan diplomat kita harus ditingkatkan, baik melalui koordinasi dengan aparat setempat, mitigasi risiko, maupun pelatihan khusus untuk menghadapi situasi darurat,” tambah Sarifah.
Sarifah juga menambahkan pentingnya Indonesia aktif mendorong reformasi perlindungan diplomatik dalam forum internasional seperti PBB. Apabila perlu, Indonesia bisa berkolaborasi dengan Interpol atau lembaga keamanan internasional lainnya untuk mencegah insiden serupa.
Sarifah mendorong pemerintah memastikan investigasi yang transparan dan akuntabel, serta mengoptimalkan jalur diplomasi hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.
“Kami meminta agar pelaku diadili sesuai hukum, dan pemerintah Peru memberikan jaminan keamanan bagi seluruh staf KBRI dan WNI di sana,” imbuhnya.
Selain itu, Sarifah mengusulkan evaluasi kebijakan perlindungan diplomat secara holistik, termasuk pemetaan ulang negara-negara dengan risiko keamanan tinggi, peningkatan pengamanan fasilitas perwakilan, dan pendampingan hukum serta psikologis bagi keluarga korban.
“Tragedi ini tidak boleh terulang. Komisi I DPR RI akan mengawal proses ini hingga tuntas,” pungkasnya.
