Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, menyoroti serius insiden penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) Paulus Taek Oki (60) oleh aparat Unit Patroli Perbatasan (UPF) Timor Leste di Desa Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, Senin 25 Agustus 2025.
Legislator PDI Perjuangan itu mendesak agar pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik tegas menyusul kejadian yang melukai seorang warga perbatasan.
“Komisi I DPR RI menyayangkan dan mengecam keras insiden penembakan terhadap warga Indonesia di perbatasan. Ini adalah pelanggaran kedaulatan dan keselamatan warga negara yang sangat serius. Kami meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, untuk segera memanggil Duta Besar Timor Leste dan menyampaikan protes resmi yang kuat,” kata Sarifah, Rabu (27/8/2025).
Sarifah, yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, dan intelijen di Komisi I DPR RI, juga menyoroti akar masalah dari insiden ini. Ia mengingatkan bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh ketidakpatuhan terhadap kesepakatan sementara yang telah dicapai kedua negara.
“Yang sangat memprihatinkan adalah bahwa insiden ini terjadi setelah adanya kesepakatan bahwa pemasangan patok batas hanya akan dilakukan di titik-titik yang tidak disengketakan. Pemasangan patok di titik sengketa Pilar 36 oleh UPF Timor Leste jelas merupakan sebuah pelanggaran dan provokasi yang tidak dapat dibiarkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya percepatan perundingan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang hingga kini masih menyisakan beberapa segmen bermasalah, termasuk wilayah Noel Besi-Citrana (Naktuka) tempat insiden terjadi.
“Perundingan Joint Border Committee harus segera dituntaskan. Status quo yang berlarut-larut hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan memicu konflik di lapangan, seperti yang kita saksikan sekarang. Keselamatan dan hak-hak ekonomi warga Indonesia di perbatasan tidak boleh dikorbankan,” jelasnya.
Selain itu, ia mendesak agar pemerintah memastikan pertanggungjawaban dari pihak Timor Leste. Menurutnya, aparat yang melakukan penembakan harus diadili dan ditindak tegas.
Sarifah juga menilai pemerintah Indonesia perlu memperkuat pengawasan di perbatasan dengan meningkatkan patroli gabungan TNI-Polri di titik-titik rawan sengketa.
Hal ini, kata dia, penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan wilayah. Ia pun menekankan pentingnya pendampingan penuh bagi korban dan keluarganya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah sebaiknya segera menginisiasi penyelidikan bersama yang transparan dan obyektif.
“DPR, khususnya Komisi I, akan terus memantau perkembangan situasi dan akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah mengenai langkah-langkah yang telah dan akan diambil. Kami berdiri di belakang pemerintah untuk mengambil sikap yang tegas, namun tetap mengedepankan jalur diplomasi untuk penyelesaian damai dan berkelanjutan," jelasnya.
Diketahui, insiden ini berawal dari protes warga Indonesia terkait pemasangan patok perbatasan secara sepihak oleh UPF Timor Leste di lahan garapan mereka. Ketegangan memuncak hingga aparat melepaskan tembakan yang mengenai Paulus Taek Oki.
Pemerintah daerah NTT menegaskan bahwa pemasangan patok tersebut melanggar kesepakatan bilateral yang baru dibahas sehari sebelumnya.
