Banjarmasin, Gesuri.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, S.E., M.AP. (Bang Dhin), menyoroti persoalan akurasi data masyarakat miskin di wilayahnya yang dinilai masih belum tepat sasaran.
Pasalnya, banyak warga yang secara ekonomi tergolong tidak mampu justru terlempar dari kelompok desil penerima bantuan sosial (bansos), padahal kondisi hidup mereka belum membaik.
Bang Dhin menegaskan bahwa kesalahan pendataan berdampak langsung pada tergerusnya hak-hak dasar masyarakat terhadap program perlindungan sosial.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
“Ini bukan sekadar nama dalam database. Di balik satu nama, ada keluarga yang sedang membutuhkan uluran tangan. Jangan sampai hak mereka hilang hanya gara-gara persoalan administrasi,” ujar Bang Dhin tegas.
Ia menekankan bahwa data di sistem seharusnya mempermudah penyaluran bantuan, bukan justru menjadi penghalang. Jika terjadi perbedaan antara data sistem dan kondisi riil di lapangan, kondisi faktual warga harus menjadi rujukan utama.
Politisi Kalsel ini meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait untuk segera menelusuri akar masalah perubahan status desil ini secara transparan.
“Harus jelas indikatornya. Apakah penghasilan mereka memang meningkat, atau perubahan desil ini murni akibat kekeliruan pembaruan dan sinkronisasi data? Masyarakat berhak mendapat penjelasan transparan agar tidak bingung saat tiba-tiba akses bantuan mereka terputus,” tambahnya.
Untuk mengatasi kekacauan data tersebut, Bang Dhin mendorong verifikasi faktual (uji petik) secara mendasar dengan melibatkan pengurus RT/RW, pemerintah desa/kelurahan, hingga pendamping sosial yang memahami langsung kondisi warga di lapangan.
Selain itu, ia mendesak pemerintah menyediakan saluran pengaduan dan koreksi data yang ringkas tanpa birokrasi yang berbelit-belit.
Bang Dhin turut mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri jika angka kemiskinan dalam sistem tercatat turun. Menurutnya, penurunan di atas kertas belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
“Jangan sampai angka kemiskinan seolah turun hanya karena nama-nama warga dihapus dari sistem. Keberhasilan penanganan kemiskinan diukur dari peningkatan pendapatan keluarga, perbaikan tempat tinggal, jaminan pendidikan anak, hingga akses kesehatan,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Bang Dhin memastikan DPRD Provinsi Kalsel akan terus mengawal koordinasi dan sinkronisasi data dari tingkat pusat hingga desa agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Teknologi dan sistem informasi hadir untuk membantu kita melihat warga yang membutuhkan, bukan membuat mereka makin ‘tak terlihat’. Jika warga memang tidak mampu, negara wajib hadir,” pungkasnya.
