Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E., menegaskan bahwa keberhasilan seorang wakil rakyat tidak boleh hanya diukur dari tingkat kehadiran dalam rapat kelembagaan.
Menurutnya, anggota legislatif dituntut memiliki peka sosial yang tinggi serta kemampuan menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan konkret.
Hal tersebut disampaikan Ika di sela-sela Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang berlangsung di Jakarta, 5–8 November 2026.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Ika menilai agenda Bimtek bukan formalitas seremonial semata, melainkan momentum krusial untuk mengasah kemampuan teknis dan memperkuat perspektif legislator dalam menjawab dinamika di tengah masyarakat.
“Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan pemerintahan menuntut anggota DPRD agar mampu menyesuaikan pendekatan dalam menjalankan tugas politiknya,” kata Ika.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, tantangan masyarakat saat ini semakin kompleks. Karena itu, penguatan kapasitas diri melalui forum seperti Bimtek menjadi syarat mutlak agar fungsi utama DPRD—yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan—dapat berjalan optimal.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Kami berhadapan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian secara tepat. Dalam fungsi legislasi, peraturan daerah harus relevan dengan kebutuhan publik. Dalam anggaran, keberpihakan pada rakyat adalah yang utama. Begitu pula pada pengawasan, kita harus teliti mengawal agar program tepat sasaran,” tegasnya.
Selain peningkatan kapasitas individu, Ika menggarisbawahi pentingnya sinergi dan komunikasi antaranggotalebih luas, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Menurutnya, kolaborasi lintas daerah akan memperkuat daya dorong dalam mengawal pembangunan di seluruh Jawa Barat.
“Persoalan tiap daerah memang berbeda, tetapi semangat memperjuangkan kepentingan rakyat harus tetap sama. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif hanya bisa dijaga melalui kerja nyata dan kesungguhan dalam mengawal kebijakan publik,” pungkasnya.
