Jakarta, Gesuri.id - Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten dinilai belum mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan secara menyeluruh.
Meskipun persentase pengangguran turun tipis dari 6,69 persen pada Agustus 2025 menjadi 6,61 persen pada Agustus 2026, jumlah absolut warga yang belum memperoleh pekerjaan justru bertambah menjadi 414,12 ribu orang.
Kondisi tersebut menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa. Ia menilai penurunan angka persentase tidak boleh membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berpuas diri, mengingat jumlah penganggur secara riil justru meningkat sekitar 1,76 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja belum mampu mengimbangi laju pertambahan angkatan kerja. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah agar mengevaluasi efektivitas kebijakan penciptaan lapangan kerja secara menyeluruh, bukan sekadar menjadikan penurunan persentase TPT sebagai tolok ukur keberhasilan.
Baca: Ini Deretan Program Ganjar Pranowo Yang Berhasil
"Pemerintah daerah tidak boleh hanya melihat penurunan persentase pengangguran, tetapi juga harus memperhatikan jumlah absolut penganggur yang justru meningkat," ujar Yeremia di Jakarta, Senin (9/11).
Dalam pandangannya, ketimpangan struktural ketenagakerjaan juga terlihat nyata dari tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMA yang mencapai 9,39 persen—tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Bahkan, 36,61 persen dari total penganggur di Banten saat ini merupakan lulusan SMA.
Yeremia menilai fakta ini memperlihatkan masih lebarnya jurang antara kompetensi lulusan institusi pendidikan dengan kebutuhan riil dunia kerja.
Ia meminta pemerintah daerah tidak sekadar memperbanyak program pendidikan dan pelatihan, melainkan memastikan keterampilan yang diajarkan benar-benar tersinkronisasi dengan kebutuhan industri. Evaluasi terhadap pendidikan vokasi, balai latihan kerja, serta konektivitas antara sekolah dan dunia usaha harus menjadi prioritas mendesak.
"Anak-anak muda tidak boleh dibiarkan menyelesaikan pendidikan, tetapi kemudian kesulitan mendapatkan pekerjaan. Pendidikan harus menjadi jembatan menuju kesempatan kerja, bukan justru menjadi masa tunggu panjang bagi generasi muda," tegasnya.
Selain masalah pendidikan, Yeremia turut menyoroti lonjakan pengangguran perempuan yang mencatat TPT sebesar 7,95 persen pada Agustus 2026—naik 0,83 poin persentase dibanding periode tahun sebelumnya.
Menurutnya, hambatan akses bagi perempuan terhadap kesempatan kerja harus diatasi melalui perluasan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan perlindungan kerja yang memadai.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Ketimpangan wilayah antara perkotaan dan perdesaan juga tak luput dari perhatiannya. Dengan TPT perdesaan yang mencapai 8,48 persen atau jauh di atas perkotaan yang sebesar 6,14 persen, Yeremia menilai pembangunan ekonomi belum merata. Ia mendorong pemerintah untuk menggenjot investasi, pengembangan UMKM, dan pertanian produktif di desa agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada pusat industri perkotaan.
Lebih lanjut, Yeremia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan aspek kualitas pekerjaan di tengah menurunnya proporsi tenaga kerja formal dari 54,88 persen menjadi 53,35 persen. Ia khawatir penambahan jumlah penduduk bekerja justru bergeser ke sektor informal dengan pendapatan tidak menentu dan minim perlindungan sosial.
"Jangan sampai penyerapan tenaga kerja meningkat, tetapi sebagian besar masyarakat justru masuk ke pekerjaan informal dengan pendapatan tidak menentu dan perlindungan sosial yang terbatas," katanya.
Sebagai langkah konkret, Yeremia mendesak Pemprov Banten agar setiap masuknya investasi asing maupun domestik wajib diikat dengan regulasi penyerapan tenaga kerja lokal yang jelas. Ia menegaskan bahwa investasi tidak boleh sekadar menjadi angka statistik pertumbuhan ekonomi semata.
"Setiap investasi yang masuk ke Banten harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banten," pungkasnya.
