Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rifqinizamy Karsayuda menghimbau Kementerian PUPR dan Kementerian Desa (Kemendes) segera merealisasikan berbagai Program yang pengelolaannya swakelola oleh masyarakat.
Hal itu diperlukan di tengah merebaknya Virus Covid-19 di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, lanjutnya, ekonomi global menjadi amburadul, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus melonjak, perdagangan bursa bergejolak.
Sektor riil bahkan UMKM, ujarnya, juga turut merasakan akibat dari merebaknya virus Covid-19 yang disertai dengan menurunnya aktivitas ekonomi warga. Bahkan, beberapa perusahaan banyak yang merumahkan karyawannya.
"Di Kementerian PUPR terdapat banyak program infrastruktur berbasis masyarakat yang pengerjaannya dilakukan swakelola, sebagian besar dilaksanakan di pedesaan" tutur Anggota DPR yang membidangi Infrastruktur, transportasi, desa, transmigrasi dan daerah tertinggal itu.
Program-program tersebut diantaranya Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dapat membangun infrastruktur desa seperti jalan usaha tani, jembatan, pengerasan jalan, pembangunan embung, irigasi desa dll.
Adapula program bedah rumah atau Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang jumlahnya puluhan ribu rumah yang akan dibedah/diperbaiki diseluruh Indonesia dengan dana APBN tahun 2020 ini.
Sementara di Kemendes, Kementerian ini bertanggung jawab atas monitoring pengelolaan Dana Desa dari APBN yang diberikan kepada setiap desa lebih kurang Rp.1 Milyar/desa.
Rifqi menghimbau agar Kemendes membantu desa-desa untuk dapat melaksanakan program-program yang sifatnya swakelola melalui dana desa, termasuk pembangunan infrastruktur desa.
"Jika program-program swakelola dilakukan secara massif, rakyat akan dapat turut bekerja, mulai dari menjadi tukang, jual beli bahan bangunan dll. Ekonomi menjadi bertumbuh di tengah sulitnya ekonomi global saat ini. Kementerian PUPR dan Kemendes dapat membuat stimulan ekonomi di desa-desa yang sifatnya padat karya" ungkap legislator daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I ini.
Cara pandang ini, menurut Rifqi, sejalan dengan kebijakan Presiden RI, Joko Widodo untuk mendahulukan realisasi APBN yang sifatnya swakelola oleh masyarakat di tengah krisis ekonomi akibat Pandemi Covid 19 ini.
