Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina kecewa atas kondisi Embarkasi Haji Indramayu yang dinilai tidak layak dan memprihatinkan.
Padahal, sejak awal dibangun, embarkasi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi jemaah haji asal Jawa Barat, khususnya dari wilayah utara dan timur.
“Sejak awal berdirinya embarkasi ini, kami sebagai wakil rakyat dari Jawa Barat VIII berharap jemaah bisa terlayani lebih baik dengan adanya Bandara Kertajati. Sehingga tidak terjadi penumpukan jamaah di Soekarno-Hatta atau Pondok Gede. Namun, faktanya kondisi embarkasi ini justru makin memprihatinkan,” ungkap Selly dalam rilisnya, Sabtu (27/9).
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, perawatan fasilitas embarkasi tidak sesuai dengan harapan. Bahkan sejak awal pembangunan, sudah ditemukan banyak persoalan termasuk dugaan wanprestasi.
Oleh karena itu, ia mendesak adanya audit menyeluruh dari Kementerian Agama terkait pengelolaan dan pemanfaatan anggaran.
“Dengan hanya dua kali pemberangkatan yang sudah berjalan, kondisinya sudah sangat buruk. Maka harus ada audit menyeluruh untuk memastikan apakah anggaran sebelumnya benar-benar digunakan sebagaimana mestinya atau justru ada penguapan,” tegasnya.
Selly juga menyoroti rencana tambahan anggaran sebesar Rp101 miliar yang diajukan Kantor Wilayah Kementerian Agama. Menurutnya, sebelum ada persetujuan, harus dipastikan terlebih dahulu transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang telah diberikan sebelumnya.
Baca: Ganjar Tegaskan PDI Perjuangan Sebagai Penyeimbang Pemerintah
“Permintaan tambahan Rp101 miliar ini perlu dikaji secara ketat. Jangan sampai ada pemborosan lagi. Kami ingin anggaran benar-benar tepat sasaran agar jamaah haji bisa memperoleh pelayanan yang layak,” tegas Selly..
Lebih lanjut, dia mengingatkan agar jika ke depan aset-aset embarkasi ini diserahkan dan dikelola sebagai Badan Layanan Umum (BLU), pengelolaan harus benar-benar profesional. Hal ini penting untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dan seterusnya.
“Kalau nanti dijadikan BLU, maka harus memberikan pelayanan optimal kepada jamaah haji. Jangan sampai jamaah yang ingin beribadah malah terbebani dengan fasilitas yang jauh dari kata layak,” pungkasnya.
