Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Hj. Selly Andriany Gantina, menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat tidak boleh dipersepsikan sebatas fasilitas pendidikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, program prioritas Presiden RI tersebut harus menjangkau seluruh masyarakat miskin yang memenuhi kriteria, termasuk mereka yang belum pernah terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan Selly saat menghadiri Diseminasi Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026 Kementerian Sosial bersama sekitar 250 orang tua siswa Sekolah Rakyat di Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (5/8).
Dalam forum dialog tersebut, Selly mengungkapkan bahwa mayoritas siswa Sekolah Rakyat yang diterima saat ini memang berasal dari keluarga penerima bansos. Padahal, berdasarkan hasil pembahasan di Komisi VIII DPR RI, sasaran program ini dirancang lebih luas.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
"Prioritasnya adalah masyarakat yang berada pada Desil I dan Desil II. Mereka tidak harus sudah menjadi keluarga penerima manfaat. Kemungkinan informasi ini belum tersampaikan secara utuh kepada masyarakat," ujar Selly.
Selly menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar memberikan layanan pendidikan berasrama secara gratis, melainkan sebagai strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi secara menyeluruh.
Oleh karena itu, keluarga miskin yang belum pernah tersentuh bansos tetap memiliki peluang besar untuk mengakses program ini.
Intervensi pemerintah dalam program ini juga menyangkut kondisi sosial dan ekonomi keluarga siswa.
"Jika orang tuanya belum pernah menerima bantuan sosial, pemerintah akan memberikan pendampingan. Rumahnya bisa diperbaiki melalui program bedah rumah, dan pekerjaan orang tuanya akan dibantu melalui kementerian terkait sesuai potensi dan keterampilan yang dimiliki," jelasnya.
Ia menekankan pentingnya meluruskan pemahaman publik agar masyarakat tidak berkecil hati dan menganggap Sekolah Rakyat eksklusif bagi pemegang kartu bansos semata.
Selain masalah sosialisasi sasaran program, Selly menyoroti kesiapan infrastruktur fisik sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Ia menyayangkan bangunan Sekolah Rakyat di Cirebon yang sebelumnya dijanjikan dapat digunakan mulai 1 Agustus 2026 hingga kini belum sepenuhnya rampung.
Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan kontraktor pelaksana, Komisi VIII DPR mendesak agar seluruh pekerjaan diselesaikan paling lambat 15 Agustus 2026.
"Kami meminta komitmen dari pihak ketiga maupun PUPR benar-benar dipenuhi. Pada 15 Agustus seluruh fasilitas harus sudah memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan sehingga anak-anak bisa belajar dengan aman," tegas Selly.
Meskipun progres pembangunan dilaporkan telah mencapai sekitar 95 persen, Selly mengingatkan bahwa pekerjaan tersisa bukan sekadar penyelesaian estetika (kosmetik). Poin vital yang harus diselesaikan mencakup keselamatan gedung, seperti pemasangan kaca, penyempurnaan fasilitas pendukung, hingga general cleaning sebelum ditempati.
"Jangan sampai karena mengejar target waktu justru mengabaikan keselamatan peserta didik. Jika kembali tidak sesuai target, tentu kami akan berikan warning (peringatan keras)," tambah legislatif dari daerah pemilihan Jawa Barat tersebut.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Di samping fisik bangunan, kesiapan tenaga pendidik turut menjadi sorotan. Mengingat sebagian guru yang ditugaskan merupakan tenaga baru, Selly meminta agar pihak sekolah diberikan waktu yang cukup untuk pemantapan kurikulum, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), serta membangun chemistry dan koordinasi antarstaf pengajar.
"Kesiapan sekolah bukan hanya soal bangunan. Guru-gurunya juga harus siap, mulai dari penyusunan kurikulum, MPLS, hingga membangun koordinasi antartenaga pendidik agar proses belajar berjalan optimal," katanya.
Ia berharap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon dapat berjalan sukses sehingga menjadi percontohan sekaligus bahan evaluasi nasional sebelum program dialokasikan secara meluas ke berbagai daerah di Indonesia.
"Jika seluruh komponen berjalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu instrumen penting pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus memutus kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan," pungkasnya.
