Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi potensi gagal bayar BPJS Kesehatan yang diproyeksikan terjadi pada Juli 2027.
Ancaman ini dipicu oleh defisit pembiayaan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun per bulan.
Vita menegaskan bahwa pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan terkait potensi defisit tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Menurutnya, informasi itu jangan dipandang sebagai alarm yang menimbulkan kepanikan, melainkan sebagai dasar untuk segera mengambil langkah antisipatif demi melindungi pelayanan kesehatan masyarakat.
"Prioritas yang paling mendesak adalah memastikan kecukupan likuiditas agar pembayaran klaim kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan tetap berjalan tepat waktu. Jangan sampai rumah sakit mengalami keterlambatan pembayaran yang pada akhirnya berdampak pada mutu pelayanan dan akses masyarakat," ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah VI tersebut.
Selain menjaga likuiditas jangka pendek, Vita mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Beberapa poin evaluasi utama yang disoroti meliputi:
- Validasi data kepesertaan dan penguatan dukungan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- Peningkatan kepatuhan pembayaran iuran bagi peserta dari kelompok mampu.
- Penguatan pengawasan untuk mencegah potensi kecurangan (fraud).
- Pengendalian biaya layanan kesehatan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada pasien.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Lebih lanjut, Vita menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif untuk menekan beban pembiayaan akibat penyakit di masa depan. Ia menilai keberlanjutan program JKN tidak bisa hanya mengandalkan penambahan penerimaan, melainkan harus didukung oleh tata kelola yang efisien, akuntabel, dan berbasis data.
Ia memastikan Komisi IX DPR RI akan terus mengawal langkah pemerintah dalam merumuskan solusi yang komprehensif.
"Yang harus dijaga bukan hanya kesehatan keuangan penyelenggara, tetapi juga kepastian bahwa masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan," tegas Vita
