Asahan, Gesuri.id — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta penanganan medis terhadap puluhan siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, dilakukan secara cepat dan maksimal. Para siswa mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (14/9).
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, menegaskan bahwa keselamatan para siswa harus dijadikan prioritas utama di atas prosedur administratif maupun proses penyelidikan.
"Keselamatan para siswa harus menjadi prioritas utama, sementara penyebab kejadian tetap perlu ditelusuri secara menyeluruh," ujar Rapidin melalui pesan WhatsApp, Selasa (15/9).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Sebanyak 30 siswa dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, pusing, hingga sakit perut usai menyantap makanan MBG. Sejumlah siswa langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Di sisi lain, aparat kepolisian telah melakukan pemeriksaan awal dan mengambil sampel makanan untuk memastikan penyebab pasti keracunan massal tersebut.
Rapidin menekankan agar proses hukum dan pemeriksaan sampel tidak menghambat pelayanan medis kepada para korban. Menurutnya, seluruh pihak—mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga rumah sakit—harus berkoordinasi secara responsif.
"Program Makan Bergizi Gratis tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak, bukan justru menimbulkan persoalan kesehatan. Jika dokter menyatakan pasien butuh rujukan, segera lakukan. Jangan menunggu kondisi kritis atau terhambat urusan birokrasi," tegas Rapidin.
Ia juga mengingatkan agar kasus penanganan dugaan keracunan di Kabupaten Karo beberapa waktu lalu dijadikan pelajaran penting. Keterlambatan pengambilan keputusan medis dan rumitnya rantai koordinasi tidak boleh terulang kembali di Asahan.
Senada dengan Rapidin, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, meminta mekanisme rujukan pasien berfokus pada kebutuhan medis, bukan sekadar kedekatan jarak atau tingkatan administratif.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Jika penilaian dokter menunjukkan pasien membutuhkan rumah sakit tipe A, jangan lagi transit di rumah sakit tipe B seperti RS Haji. Langsung rujuk ke RSUP H. Adam Malik. Ini bukan soal rumah sakit mana yang lebih dekat, tetapi soal keselamatan dan nyawa anak-anak," tegas Sutrisno.
Selain penanganan medis darurat, DPD PDI Perjuangan Sumut mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk mengevaluasi secara menyeluruh seluruh rantai penyediaan program MBG, mulai dari pengolahan, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan.
Pihaknya menyatakan akan terus memantau perkembangan kesehatan para siswa sekaligus mendorong evaluasi mekanisme respons cepat * (quick response)* program MBG di Sumatera Utara agar kejadian serupa tidak terulang.
