Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menilai kemampuan pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera belum sepenuhnya menjawab kondisi di lapangan, terutama bagi masyarakat terdampak yang masih membutuhkan bantuan internasional.
"Masalahnya kan bukan sekadar mampu atau tidak tetapi bagaimana secepatnya rakyat keluar dari penderitaan. Kita mengamati adanya ketidakpuasan publik secara luas karena respon penanganan bencana yang dianggap lambat," kata Deddy, dikutip Kamis (18/12/2025).
Deddy mengaku masih melihat kondisi warga terdampak banjir dan longsor yang memprihatinkan hingga sepekan setelah bencana terjadi. Menurutnya, masa rehabilitasi dan pemulihan menjadi fase krusial yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Ia menekankan bahwa daya tahan fisik dan psikis masyarakat di daerah terdampak perlu menjadi perhatian utama, mengingat situasi sulit yang mereka hadapi secara berkepanjangan.
Menurut Deddy, pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam menangani dampak bencana. Proses pemulihan, kata dia, membutuhkan biaya besar dan kerap memaksa daerah mengorbankan sektor pembangunan lainnya.
"Bantuan kemanusiaan adalah bagian dari kemanusiaan dan peradaban antara bangsa, sehingga kita harus merasa malu menerima bantuan dari luar," ujarnya.
"Tak akan ada rakyat yang kecewa kalau negara lain ikut membantu dan juga tidak akan merugikan wibawa Presiden ataupun martabat kita sebagai bangsa. Itu hal yang lumrah sebagaimana kita sering membantu negara-negara lain yang tertimpa musibah," sambungnya.
Deddy juga menyoroti langkah Pemerintah Aceh yang mengirim surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan urgensi situasi di lapangan serta keterbatasan daya tahan masyarakat dan pemerintah daerah.
"Jadi kalau benar Pemprov NAD mengirimkan surat kepada PBB, itu mencerminkan betapa urgensi nya situasi di lapangan. Itu menunjukkan betapa daya tahan masyarakat dan pemerintah di daerah terdampak sudah melampaui ambang batas psikologis," ujarnya.
Lebih lanjut, Deddy menilai persoalan isolasi wilayah terdampak harus segera diatasi agar distribusi bantuan dapat berjalan lancar. Ia menekankan pentingnya percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
"Menurut saya, jika pemerintah memang mampu harusnya benar-benar ditangani secara sistematis. Isolasi daerah-daerah terdampak harus diselesaikan agar distribusi bantuan lancar," tuturnya.
"Kemampuan pemerintah haruslah terlihat di lapangan dengan nyata," pungkasnya.
