Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil) menyatakan keresahan masyarakat di Natuna maupun di seluruh Indonesia terkait virus corona disebabkan karena minimnya manajemen informasi yang disampaikan pemerintah.
Kemudian, lanjut Gus Nabil, sosialisasi terkait rencana isolasi WNI dari Wuhan di Kabupaten Natuna juga kurang dilakukan dengan baik sehingga terjadi penolakan.
Baca: Charles Apresiasi Upaya Pemerintah Pulangkan WNI
"Manajemen komunikasi yang kurang bagus perlu diperbaiki untuk mengurangi keresahan masyarakat. Karena perlu kita akui berita hoax lebih menakutkan dari virus corona itu sendiri. Informasi dan edukasi harus disampaikan terus menerus dan massif," kata Gus Nabil di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Gus Nabil pun mengungkapkan ada enam poin tuntutan masyarakat Kabupaten Natuna kepada pemerintah terkait kegiatan karantina WNI dari Wuhan.
Enam tuntutan tersebut adalah pertama, Pemerintah Daerah diminta menjadi penyambung lidah masyarakat kepada Presiden dalam menyampaikan tuntutan masyarakat.
Kedua, WNI dari Wuhan dipindahkan ke kapal dan dikarantina di lepas pantai. Ketiga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memberi kompensasi berupa jaminan kesehatan berupa posko kesehatan darurat.
Baca: Ribka Tolak Stigmatisasi & Rasisme Terkait Virus Corona
Keempat, Menteri Kesehatan wajib berkantor di Natuna selama masa observasi WNI dari Wuhan sebagai bentuk jaminan kesehatan dan kemanan masyarakat natuna.
"Kelima, segala kebijakan Pemerintah Pusat yang akan dilakukan di Natuna, ke depannya harus disosialisasikan. Dan keenam, apabila Pemda tidak bisa menjadi penyambung lidah, masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemerintah," ujar Gus Nabil, sebagaimana tuntutan warga Natuna.
