Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, mendesak agar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai dugaan dampak tailing PT Freeport Indonesia terhadap masyarakat Kabupaten Mimika menghasilkan rekomendasi resmi kepada kementerian teknis terkait, bukan sekadar agenda kunjungan seperti pembahasan sebelumnya.
Hal itu disampaikannya dalam RDPU Komisi IV DPR RI bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika di Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (9/7/2026).
"Tidak elok kalau sudah sampai disini dua kali, nanti hasilnya cuma kunjungan. Menurut saya tidak ada progresivitas," ujarnya.
RDPU tersebut membahas dugaan dampak pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia terhadap lingkungan hidup, wilayah pesisir, alur sungai, serta kehidupan masyarakat di Kabupaten Mimika. Dalam paparannya, perwakilan masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dialami warga di 23 kampung pada tiga distrik terdampak, yakni Agimuga, Jita, dan Mimika Timur Jauh.
Berbagai dampak yang disampaikan antara lain pendangkalan Sungai Yamaima yang menjadi jalur transportasi utama masyarakat, kerusakan pulau-pulau yang dianggap keramat oleh masyarakat adat, krisis air bersih, hingga gangguan kesehatan pada anak-anak di Kampung Oyotya. Selain itu, masyarakat juga melaporkan kapal perintis yang sempat beroperasi pada 2025 kini terhenti akibat pendangkalan alur menuju Dermaga Sipu-Sipu di Distrik Jita.
Menanggapi kondisi tersebut, Sonny mendorong agar Komisi IV DPR RI tidak berfokus mencari pihak yang harus bertanggung jawab, melainkan segera merumuskan rekomendasi konkret sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian teknis.
"Kalau bicara ada sungai yang rusak, saya kira Komisi IV bisa merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan untuk segera melakukan pembenahan. Kalau terkait sagu yang hilang, ini soal ketahanan pangan, Komisi IV bisa merekomendasikan untuk mencari solusinya kepada Menteri Pertanian. Kalau soal laut yang sekarang menjadikan transportasi utama karena sungai sudah tidak bisa dilewati, karena pelabuhan juga sudah tidak ada, saya kira Komisi IV bisa merekomendasikan kepada Kementerian KKP untuk segera membangun yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.
Sonny juga menyoroti realisasi kesepakatan yang pernah dicapai pada 2023. Menurutnya, hingga kini baru satu poin yang terealisasi, yakni pembangunan rumah singgah, sementara sejumlah tuntutan lainnya, termasuk pembangunan smelter di Timika, belum terwujud.
Karena itu, ia berharap hasil RDPU kali ini tidak berhenti sebagai catatan rapat semata, tetapi ditindaklanjuti menjadi rekomendasi resmi Komisi IV DPR RI kepada kementerian-kementerian terkait.
"Saya kira perlu ada kesimpulan atau paling tidak catatan rapat, yang itu nanti secara internal kita pastikan beberapa hal itu bisa direkomendasikan baik kepada KKP, baik kepada Kementerian Pertanian, baik kepada Kementerian Kehutanan," pungkasnya.
