Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, menegaskan komitmennya mendorong pelaku UMKM sektor kehutanan di Banyuwangi untuk naik kelas melalui penguatan legalitas usaha dan akses pasar.
“Kami ingin UMKM kehutanan di Banyuwangi naik kelas. SVLK ini penting sebagai standar legalitas untuk membuka akses ke pasar internasional, terutama Eropa,” ujar Sonny dalam sambutannya pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Deli Resto Banyuwangi, dikutip pada Jumat (8/8/2025).
Bimtek yang digelar bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini dihadiri puluhan pelaku UMKM kehutanan. Selain memberikan pemahaman mendalam tentang SVLK sebagai syarat menembus pasar ekspor, kegiatan ini juga memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi peserta yang belum memilikinya.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi turut hadir memproses pembuatan NIB di lokasi acara, sehingga peserta dapat langsung memperoleh legalitas usaha tanpa harus mengurus secara terpisah.
Salah satu peserta, Sunarto, pelaku UMKM mebel asal Banyuwangi, mengaku sangat terbantu dengan adanya fasilitasi ini. “Saya belum punya NIB sebelumnya. Tapi hari ini langsung dibuatkan. Terima kasih Pak Sonny dan tim,” ujarnya.
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Santi Octavianti, S.Hut. (Direktorat BPPHH KLHK), Awal Nur Hadiyanto, S.P., M.MA. (BPHL Wilayah VIII Surabaya), Tri Suwarto, S.Hut., M.Tr.P. (Dinas Kehutanan Provinsi Jatim/CDK Banyuwangi), Antonio Cornelius, S.STP., M.Si. (DPMPTSP Banyuwangi), serta Iyis Puji Lestari, S.Hut. (Moderator, CDK Banyuwangi).
Santi Octavianti dalam paparannya menekankan bahwa sertifikasi SVLK bukan hanya syarat ekspor, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian hutan. Hal ini diperkuat oleh Awal Nur Hadiyanto yang menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendorong legalitas dan keberlanjutan usaha kehutanan.
Sonny menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM berbasis sumber daya alam di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur, termasuk Banyuwangi, agar siap bersaing di pasar global dengan produk legal, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.
