Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny Tri Danaparamita menilai pembangunan proyek yang memanfaatkan ruang laut harus memperhatikan kesejahteraan nelayan dan tidak menimbulkan dampak sosial yang memberatkan.
“Sebagai anggota operasi, tentu saja kalau ditanya apakah ini akan mengganggu kesejahteraan nelayan, menurut saya tentu akan berdampak. Pemerintah wajib untuk segera mencarikan solusi atas itu. Berbagai program pemerintah yang kaitannya dengan untuk meningkatkan indeks kesejahteraan nelayan juga meningkatkan,” kata Sonny, dikutip pada Minggu (21/9/2025).
Ia menjelaskan pemerintah memiliki berbagai cara untuk mendukung nelayan, misalnya dengan subsidi solar.
“Caranya gimana? Soal subsidi solar buat nelayan, misalkan. Atau hal-hal yang lain, termasuk jangka panjangnya perusahaan itu bikin entah itu terminal ataukah itu galangan kapal. Saya tidak bisa menjawab, karena kalau KCN bisa jadi itu untuk terminal,” ucapnya.
“Tapi kalau untuk karyatan yang utama berarti mungkin untuk galangan kapal. Ini berdampak enggak bagi masyarakat sekitar khususnya? Nah ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat, karena sekali lagi berbagai regulasi terkait dengan penggunaan ruang laut, itu juga harus memutamakan kesejahteraan nelayan di samping soal pelindungan ekologisnya. Jadi saya kira ini yang harus segera dijawab, dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Komisi IV DPR bersama fraksi PDI Perjuangan sudah melakukan langkah koordinasi.
“Komisi IV sendiri, anggota fraksi PDI sendiri juga sudah berusaha melakukan itu, tadi sudah saya sampaikan juga sudah koordinasi. Termasuk saya bersama teman-teman saya coba menanyakan apakah ini punya izin atau tidak, apakah ini berdampak bagi kesejahteraan nelayan atau tidak sudah bisa kita gali,” jelasnya.
Sonny menyebut sejumlah nelayan sudah menyampaikan aspirasi terkait proyek tersebut.
“Secara bijak beberapa nelayan menyampaikan dengan bahasa yang berbeda, kami ada yang sedikit terganggu, kami ada yang mengalami kesusahan dan sebagainya,” ungkapnya.
Namun, ia mengapresiasi masyarakat yang tetap memahami proses pembangunan.
“Tapi saya kira saya berterima kasih kepada masyarakat yang bisa memahami terhadap proses pembangunan ini karena tidak ada satupun yang bilang ini menutup akses. Saya setuju, cuma memang tidak menutup akses. Tapi kalau muternya itu panjang atau susah, sama dengan kalau kita orang gak menjalan tol, dalam satu dusun bisa jadi terpisah gara-gara tol yang melintas,” tuturnya.
“Memang aksesnya tidak tertutup, tapi kan harus muter jauh. Nah ini pengeluaran, ini kos-kos pengeluaran dari pekerjaan di sekitar kita. Sama dengan di cili-cili ini. Saya rasa harus ditutup,” pungkasnya.
