Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, menyoroti munculnya pembelaan terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di tengah polemik banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatra.
Sikap kritis tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Dalam forum tersebut, Sonny menyatakan dirinya memahami rangkaian persoalan yang terjadi, namun menegaskan bahwa pembelaan terhadap menteri tidak boleh serta-merta mengalihkan perhatian dari akar masalah.
“Saya memahami bahwa ini rangkaian panjang lah, bukan berarti saya setuju Pak Menteri sudah ada yang bela. Ini baru setahun menjabat, masa dilimpahkan,” kata Sonny, dikutip pada Jumat (5/12/2025).
Ia kemudian menambahkan, “Mari kita buktikan itu, kita evaluasi seluruh kebijakan selama ini yang terjadi seperti apa,” tambahnya.
Sonny menilai bahwa persoalan lingkungan yang menyebabkan bencana di Sumatra tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan penerbitan izin-izin yang berdampak luas terhadap kondisi hutan dan ekosistem. Dalam pernyataannya, ia mengkritik keras kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan di masa lalu maupun yang masih berlangsung.
Ia menegaskan bahwa izin yang dikeluarkan sembarangan dapat menimbulkan kerugian negara dan masyarakat dalam skala besar.
“Dengan keluarnya izin-izin yang semacam itu, akhirnya, sesungguhnya, kita negara mengalami kerugian yang luar biasa. Negara untungnya hanya kecil tapi kemudian masyarakat kita semua ruginya begitu besar,” ujarnya.
Sonny juga menyoroti dampak masif bencana banjir dan longsor di Aceh, yang menurutnya menjadi contoh nyata salah urus pengelolaan kawasan hutan.
“Akibat banjir longsor di Aceh saja itu menelan kerugian sebesar Rp10,69 triliun sementara PNBPnya, nanti dicek kalau salah nggak sampai satu miliar. Nah ini pengelolaan macam apa? Kita menyerahkan kayak gitu dapat duit satu miliar, habis itu hancur, buntung, kita keluar Rp10 triliun,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh, bukan hanya terhadap kebijakan Menteri Kehutanan saat ini, tetapi juga pola pengawasan, proses perizinan, dan tata kelola lingkungan yang selama ini dinilainya bermasalah. Ia menekankan bahwa bencana yang berulang adalah alarm keras akan ketidaktegasan negara dalam menjaga kelestarian hutan.
Dengan desakan ini, Sonny berharap proses evaluasi yang lebih terbuka, objektif, dan menyeluruh dapat dilakukan agar klaim pembelaan terhadap menteri maupun tudingan kesalahan tidak berhenti pada wacana, tetapi dibuktikan dengan data, analisis, dan tindakan nyata.
