Jakarta, Gesuri.id – PDI Perjuangan menyoroti adanya kejanggalan atau anomali dalam indikator ekonomi makro Indonesia sepanjang tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, di sela-sela diskusi strategis ekonomi di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Said Abdullah, yang juga menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI, mempertanyakan korelasi antara angka pertumbuhan ekonomi dengan realisasi penerimaan negara yang tidak sejalan.
BaCa: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Ada anomali. Pertanyaan besar kami di Banggar dan Komisi XI DPR, kita tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, tapi penerimaan negara kita justru mengalami shortfall (kekurangan) yang luar biasa. Ini sebuah anomali," ujar Said.
Menurut Said, dalam kondisi normal, pertumbuhan ekonomi yang positif seharusnya berbanding lurus dengan naiknya penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.
"Seharusnya begitu ekonomi tumbuh, penerimaannya ikut tergeret naik. Tapi ini justru tumbuh, namun penerimaannya slow down. Nah, itu menjadi PR bersama kita," tambahnya.
Diskusi terbatas ini turut dihadiri Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, jajaran DPP Partai seperti Yuke Yurike, Ketua Megawati Institute Hilmar Farid, serta Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.
Untuk membedah persoalan ini, PDI Perjuangan menghadirkan sejumlah pakar lintas disiplin, di antaranya Yanuar Rizky (Moneter), Dr. Hendri Saparani (Lapangan Kerja), Awalil Rizky (Fiskal), Dr. Yustinus Prastowo (Perpajakan), Dr. Ester Sri Astuti (UMKM).
BaCa: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Said menegaskan, meskipun PDIP memosisikan diri sebagai partai penyeimbang, pihaknya memiliki moral obligation (kewajiban moral) untuk memberikan sumbangsih pemikiran atau ‘amaliah pikiran’ agar pemerintahan tetap berjalan baik hingga 2029.
"FGD ini bagian dari cara kami mendapatkan sinyal kondisi perekonomian mutakhir untuk memberikan masukan nyata bagi pemerintah, khususnya strategi keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen dan memperbaiki rasio pajak kita," pungkasnya.
