Surabaya, Gesuri.id — Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar program digitalisasi parkir tidak berhenti pada perubahan metode pembayaran tunai ke nontunai (cashless).
Ia meminta Pemkot menyajikan data pendapatan retribusi per titik lokasi secara terperinci dan real-time guna menutup rapat celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Eri menegaskan, evaluasi keberhasilan digitalisasi retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) tidak boleh hanya mengacu pada angka penerimaan akumulatif atau global semata.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
"Kami terus mendorong agar data penerimaan parkir tidak hanya disampaikan dalam bentuk angka setoran global. Data tersebut harus didetailkan berdasarkan titik parkir dan potensi transaksinya secara riil," ujar Eri, Selasa (1/9).
Politikus PDI Perjuangan ini mengusulkan pengintegrasian sistem digital yang dapat diakses publik secara langsung. Langkah ini dinilai efektif untuk melibatkan masyarakat dalam fungsi pengawasan perparkiran di Kota Pahlawan.
"Maka kami pernah mengusulkan agar ada transparansi pendapatan per titik TJU. Publik juga bisa ikut mengawasi jika data dilaporkan secara real-time per titik TJU saat itu juga," tegasnya.
Selain transparansi data, Eri Irawan juga menyoroti skema pembagian hasil antara juru parkir (jukir) dan Pemkot Surabaya yang ditetapkan sebesar 40 persen untuk jukir dan 60 persen untuk Pemkot. Menanggapi adanya penolakan dari sebagian jukir, Eri meminta seluruh pihak mematuhi regulasi yang berlaku.
Ia menegaskan, skema tersebut dibuat bukan tanpa alasan, melainkan telah melalui perhitungan dan kajian yang terukur.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Sudah melalui tahapan analisis yang matang. Formulanya telah sesuai dengan kajian komprehensif serta memperhitungkan berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap aspek keuangan negara," kata Eri yang juga menjabat Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya tersebut.
Penerapan sistem pembayaran nontunai di Surabaya sebelumnya mencatatkan tren positif. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa retribusi dari parkir TJU mengalami peningkatan signifikan, bahkan terdapat lokasi yang mampu menyumbang pendapatan hingga Rp4 juta per hari.
Kendati mendukung penuh konsistensi penerapan sistem cashless dan penghapusan setoran tunai, Komisi C DPRD Surabaya menekankan bahwa capaian kenaikan pendapatan tersebut harus diimbangi dengan kontrol pengawasan digital yang presisi dan akuntabel.
