Jakarta, Gesuri.id - Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Statistik Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyoroti fenomena middle class squeeze atau tertekannya ekonomi kelas menengah di Indonesia.
Ia mendesak pemerintah segera hadir memberikan intervensi nyata serta meminta BPS menyajikan data yang presisi guna memetakan kondisi sosial masyarakat secara akurat.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Penegasan tersebut disampaikan Bonnie saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, Kamis (17/9/2026).
“Dalam tujuh tahun terakhir, sekitar 10 juta warga kelas menengah turun kelas. Posisi mereka sangat rentan—di atas garis kemiskinan, tetapi belum masuk kategori kaya. Begitu menghadapi krisis, musibah, atau PHK, mereka bisa langsung jatuh miskin. Fenomena middle class squeeze ini nyata dan butuh intervensi negara,” ujar Bonnie.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa middle class squeeze terjadi akibat laju pertumbuhan pendapatan yang stagnan di tengah melonjaknya biaya hidup. Untuk mencegah kemerosotan ekonomi yang lebih dalam, intervensi kebijakan pemerintah harus didasarkan pada data lapangan yang akurat.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Bonnie secara khusus memandag penting peran BPS dalam mengevaluasi sistem pengolahan data tunggal dan penetapan desil sosial. Ia mengingatkan agar penentuan indikator kemiskinan dilakukan dengan pendekatan presisi dan moral yang tinggi, serta membuang stigma negatif terhadap warga yang mengajukan penyesuaian status ekonomi.
“Mari kita bangun orientasi kerja BPS untuk peradaban bangsa. BPS harus bekerja dengan pendekatan moral agar data benar-benar presisi. Jangan cepat menyalahkan mentalitas masyarakat seolah-olah selalu ingin dibantu. Tidak ada orang yang secara sukarela mengaku miskin jika keadaan tidak memaksa,” tegasnya.
