Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Harris Turino, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar buku kas negara. Menurutnya, APBN merupakan instrumen penting dalam perjuangan bangsa untuk menyejahterakan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Harris saat menanggapi pidato Presiden mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
Meski mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada angka 5,8 hingga 6,5 persen serta target penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0 sampai 6,5 persen, Harris mengingatkan perlunya uji realitas terhadap angka-angka tersebut.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di kisaran lima persen," ujar Harris dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/5).
Ia menegaskan bahwa untuk mencapai target yang lebih tinggi, Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama. Diperlukan mesin pertumbuhan baru seperti investasi produktif, industrialisasi bernilai tambah, dan penciptaan lapangan kerja formal.
Harris juga mengkritisi rencana pembentukan lembaga ekspor nasional yang dirancang untuk mengonsolidasikan ekspor komoditas strategis di bawah satu naungan BUMN. Ia menilai gagasan tersebut berisiko memicu distorsi pasar dan memperpanjang alur birokrasi.
"Pertanyaan jujurnya adalah apakah lembaga ini akan menjadi instrumen penguatan tata kelola atau justru melahirkan lapisan birokrasi baru?" kata Harris.
Ia memperingatkan bahwa sentralisasi proses ekspor dapat berdampak negatif pada daya saing komoditas Indonesia di pasar internasional. Jika seluruh proses ekspor harus melewati satu pintu terpusat, ada risiko biaya transaksi membengkak dan fleksibilitas dalam merespons pasar global justru menurun.
Sebagai solusi, Harris mengusulkan pendekatan yang lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi digital, alih-alih membentuk institusi baru.
"Yang dibutuhkan bukan negara yang hadir lebih besar, tetapi negara yang hadir lebih cerdas," tegasnya.
Ia merekomendasikan pembangunan platform nasional tata kelola ekspor terintegrasi yang berbasis teknologi untuk memangkas jalur birokrasi yang tidak perlu.
Baca: Dipuji Prabowo karena Pilih Jalur Oposisi, PDI Perjuangan
Di sisi lain, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti sempitnya ruang fiskal Indonesia saat ini. Guna mengatasi keterbatasan tersebut, ia mendorong pemerintah untuk segera melakukan reformasi penerimaan negara, salah satunya dengan mengejar potensi pajak dari platform digital global yang beroperasi di tanah air.
Di akhir penjelasannya, Harris mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi yang baik harus berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas.
"Stabilitas makro tidak lahir hanya dari pernyataan optimisme, tetapi dari kecepatan respons dan kualitas kebijakan. Kita memerlukan APBN yang tidak hanya sehat di atas kertas, tetapi hidup di tengah masyarakat dan menghadirkan rasa keadilan," pungkas Harris.
