Ikuti Kami

TB Hasanuddin Bantah Pengadaan Alutsista Rugikan Negara

Modernisasi alutsista telah menjadi satu kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.

TB Hasanuddin Bantah Pengadaan Alutsista Rugikan Negara
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai nyaris seluruh alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki Indonesia sudah tua bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing.

Ia berpendapat modernisasi alutsista telah menjadi satu kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.

"Pada  prinsipnya saya setuju untuk memodernisasi alut sista TNI yang hampir 70 % sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tapi karena  masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk memertimbangkan anggarannya," kata politisi PDI Perjuangan ini. 

Baca: MY Esti : Perbanyak Dialog dengan Orang Asli Papua

Ia menambahkan rencana Menteri Pertahanan menganggarkan Rp. 1760 Triliun untuk pengadaan alutsista harus mendapat persetujuan Presiden, Menkeu dan DPR. 

Menurut Hasanuddin, bila ada yang berpendapat  telah terjadi kerugian negara, itu tidak benar . 

"Karena itu kan baru konsep perencanaan awal , belum masuk pada tahap pembelian/pengadaan . Kerugian negara bagaimana , anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," tegasnya. 

Ia menambahkan, bila Menkeu menyetujui rencana pengadaan alutsista ini, walau tak sepenuhnya, tentu akan sangat mengakselerasi modernisasi alut sista  TNI secara signifikan dan memiliki effeck deterent yang tinggi.

"Tentu kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan  akuntabilitas dan sesuai  dengan kebutuhan user ( pemakai ) dalam hal ini TNI," tandasnya. 

Sebelumnya pengamat pertahanan sekaligus akademisi, Connie Rahakundini memertanyakan rencana Menhan Prabowo Subianto soal pembelian alutsista yang ribuan triliun ini.

Yang dia maksud adalah tentang kredit Eskpor (KE) dari Qatar senilai Rp. 1760 Triliun untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan melalui sebuah perusahaan bernama TMI (Teknologi Militer Indonesia). 

Baca: Sikap Indonesia Terhadap Palestina adalah Amanah UUD 45

Hasil penelusurannya hingga ke kantor TMI sama sekali tidak meyakinkannya untuk pekerjaan besar pengadaan alutsista bernilai ribuan triliun. 

Hal paling mendasar dari temuan Connie ini adalah seluruh rencana pengadaan harus cair pada 2024 namun beban utangnya baru berakhir 2044. 

"DPR khususnya Komisi 1 yang membidangi Pertahanan harusnya bersikap. Dan, seperti biasanya, untuk urusan kredit ekspor harusnya atas sepengetahuan dan persetujuan Bappenas," cetusnya.

Quote