Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menegaskan agar kebijakan klasifikasi usia pada gim tidak berhenti sebatas label rating semata. Ia menilai, pemerintah perlu menjelaskan secara konkret bentuk sanksi tegas bagi pelanggaran aturan tersebut.
“Kalau mau efektif, harus ada sanksi yang jelas dan tegas. Jangan hanya berhenti di pencantuman label rating saja, lalu selesai,” tegas Hasanuddin di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Menurutnya, pengawasan terhadap konten digital harus melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana.
“Sanksi yang jera itu sifatnya pidana. Pemerintah sebaiknya menjelaskan sanksinya apa dan tingkatannya,” lanjutnya.
Ia mengingatkan, perlindungan generasi muda dari konten negatif tidak bisa hanya diserahkan kepada industri atau platform digital, tetapi harus menjadi tanggung jawab negara.
“Kita berharap rencana ini jangan sampai hanya seputar mencantumkan label rating saja kemudian lepas tangan,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Hasanuddin juga menegaskan, pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menumbuhkan kesadaran dan disiplin digital di kalangan masyarakat.
“Kebijakan yang kuat akan membentuk generasi muda yang lebih terlindungi dan berkarakter,” tutupnya.
