Ikuti Kami

Tjahjo Kumolo ‘TNI’ Presiden Jokowi

Tjahjo mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo menempati jabatannya saat ini.

Tjahjo Kumolo ‘TNI’ Presiden Jokowi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Jakarta, Gesuri.id - Mendekati masa akhir jabatan di Kabinet Kerja, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo menempati jabatannya saat ini.

Ia juga memastikan dirinya akan Taat Nurut Instruksi (TNI) apabila akan ditempatkan dimana pun oleh Presiden.

Baca: Jokowi Posting Gagang Telepon Tergantung, Ini Maknanya

"Terimakasih kepada Bapak Jokowi yang memberi kepercayaan dan tugas kepada saya di Kementerian Dalam Negeri, sampai ditambah jabatan sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selama sebulan. Saya TNI saja," ujar Tjahjo berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (18/10).

Ia menyebut visi-misi serta Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla, telah dijabarkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di bawah komandonya selama menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri selama lima tahun.

"Nawacita, visi-misi Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla sudah kami jabarkan di Kemendagri maupun BNPP, termasuk satu bulan ini di Kemenkumham," kata Tjahjo.

Salah satu penekanan Nawacita di Kemendagri, yakni membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, mempercepat reformasi birokrasi dalam kerangka untuk memperkuat otonomi daerah.

Nawacita itu menjadi fokus utama Tjahjo Kumolo selama menjabat sebagai Mendagri lima tahun ini. Itu diungkapkan Tjahjo saat ramah tamah Kabinet Kerja di Istana Negara Jakarta.

Baca: Jelang Pelantikan Presiden, Adian Napitupulu Sambangi Istana

Ia juga bercerita mengenai pengalamannya selama duduk di kursi Pemerintahan membantu kinerja Presiden dalam periode 2014-2019.

"Saya bisa mengunjungi mulai dari Natuna sampai perbatasan-perbatasan, hampir semua saya kunjungi. Kesan selanjutnya, saya menyelesaikan pertikaian antar satu Kabupaten di Papua Barat yang selama 12 tahun tidak mampu memutuskan Ibu Kota," ujar dia.

Quote