Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Paramitha Widya Kusuma mendukung penuh digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.
Menurut Politisi muda PDI Perjuangan itu, digitalisasi berguna untuk membentuk transparansi data distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT), seperti Bahan Bakar bersubsidi, di era digital saat ini.
Baca: Berkat Ansy, Petani Wanita Belu Panen Tomat Segar
Digitalisasi SPBU ini merupakan program yang digalakkan BPH Migas dengan berkolaborasi bersama PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) pada 2020 lalu.
"Pada dasarnya, saya sebagai wakil rakyat sangat sangat mendukung penuh dengan adanya digitalisasi ini karena di zaman sekarang kita harus transparan dengan teknologi dan digitalisasi. Kita bisa mencapai transparansi itu supaya konsumen itu juga makin nyaman, percaya dan juga loyal tentunya,” ucap Paramita, Kamis (28/1).
Namun, Paramitha tetap mempertanyakan urgensi dan juga manfaat dari program ini.
“Apa keuntungan yang didapat Pertamina dari digitalisasi tersebut? Apakah kinerja Pertamina ini semakin efisien atau malah menambah biaya bagi Pertamina? BPH Migas harusnya bisa menjawab pertanyaan ini karena selama ini BPH Migas yang terus mendorong Pertamina melakukan digitalisasi karena kuota BBM yang sering jebol,” terang Paramita.
Baca: Eva Sundari Ungkap Soal Intoleransi di Sekolah
Digitalisasi dalam pelaksanaannya menuai penolakan dan juga hambatan di beberapa wilayah. Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini menjelaskan dirinya mendapat laporan bahwa di Sumatera Utara, program digitalisasi ini belum ada yang berhasil, sedangkan di Jawa Tengah pun pelaksanaan ini masih tersendat.
Sebagaimana diketahui BPH Migas terus mendorong Pertamina melakukan digitalisasi. Dalam penjelasannya, BPH migas menjelaskan target realisasi digitalisasi SPBU hanya mencapai 70 persen dan memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya.
