Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sukur H. Nababan, menegaskan bahwa perubahan skema insentif dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh sekadar dipahami sebagai penyesuaian nominal.
Sukur mewanti-wanti agar efisiensi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengorbankan mutu makanan bagi penerima manfaat.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Sukur menanggapi kebijakan baru tata kelola Program MBG, Jumat (2/10/2026).
Menurut Sukur, efisiensi anggaran tidak boleh berhenti pada perubahan rumus matematika semata.
“Efisiensi MBG jangan berhenti pada perubahan rumus insentif. Yang harus dibuktikan adalah anggaran lebih efisien, tetapi makanan tetap berkualitas dan layanan tetap menjangkau seluruh penerima manfaat,” ujar Sukur.
Sukur menyoroti mekanisme baru berbasis jumlah porsi yang dinilainya berpotensi memicu kesenjangan antarwilayah. Menurutnya, perbedaan kapasitas logistik dan biaya operasional antardaerah perlu menjadi pertimbangan serius pemerintah.
"Mekanisme berbasis jumlah porsi berpotensi menimbulkan kesenjangan jika tidak diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap mutu makanan, ketepatan penerima manfaat, serta hari layanan efektif," tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Atas dasar itu, Sukur mendorong pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), untuk membuka data perbandingan biaya antara skema lama dan baru secara transparan kepada publik.
Transparansi ini dinilai krusial agar masyarakat dapat menilai secara objektif apakah efisiensi yang dijanjikan benar-benar terwujud, atau justru bergeser menjadi beban baru bagi para penyelenggara dapur SPPG di lapangan.
