Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Vita Ervina, menegaskan perlunya penyederhanaan mekanisme Surat Dukungan untuk Working and Holiday Visa (SDUWHV) agar tidak lagi membebani masyarakat, khususnya para pemuda yang ingin mendapatkan kesempatan kerja, belajar, dan mengembangkan diri di luar negeri.
Hal itu disampaikan Vita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI dengan Delicia, perwakilan Gerakan Surat Dukungan untuk Working and Holiday Visa (SDUWHV), di Gedung DPR RI, Senin (17/11).
Dalam forum tersebut, Vita menyoroti berbagai keluhan yang kerap muncul terkait birokrasi surat dukungan WHV yang dinilai berbelit, tidak transparan, dan menyulitkan.
Ia mengatakan banyak anak muda yang sebenarnya memiliki potensi besar, namun terhambat oleh proses administrasi yang panjang dan tak jarang tidak jelas alurnya.
Menurutnya, negara semestinya hadir dengan mempermudah, bukan memperumit akses terhadap program internasional yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Vita menjelaskan bahwa Working and Holiday Visa merupakan kesempatan penting bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman global, menambah keterampilan, serta memperkuat daya saing tenaga kerja nasional.
Karena itu, ia menilai penyederhanaan mekanisme surat dukungan harus menjadi prioritas pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Vita juga menyampaikan apresiasi kepada Delicia dan Gerakan SDUWHV yang telah aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Ia menilai masukan dari masyarakat sangat penting sebagai dasar evaluasi bagi DPR untuk mendorong kementerian terkait melakukan perbaikan kebijakan.
Lebih lanjut, Vita menekankan perlunya pemerintah memberikan kepastian yang jelas terkait kuota WHV setiap tahun, mekanisme pendaftaran, standar verifikasi pemohon, serta waktu penyelesaian administrasi yang pasti.
Menurutnya, kepastian itu sangat dibutuhkan agar anak muda tidak kehilangan peluang internasional hanya karena persoalan administratif yang seharusnya dapat disederhanakan.
Dalam RDPU tersebut, Delicia menyampaikan sejumlah persoalan yang selama ini dialami pemohon WHV, termasuk lamanya proses verifikasi, minimnya transparansi, serta kesenjangan informasi antar lembaga. Ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak meminta perlakuan khusus, tetapi menuntut layanan publik yang adil dan akuntabel.
Menutup pembahasan, Vita memastikan bahwa Komisi XIII DPR RI akan menindaklanjuti seluruh masukan dalam RDPU tersebut dan mengawal perbaikan kebijakan untuk memastikan bahwa mekanisme Working and Holiday Visa dapat diakses secara mudah, transparan, dan berpihak kepada anak muda Indonesia.
“DPR berkomitmen agar mekanisme SDUWHV benar-benar menjadi sarana peningkatan kapasitas anak bangsa, bukan malah menjadi hambatan baru,” tandasnya.
