Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mendukung penguatan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai solusi strategis untuk membantu pembiayaan sekaligus meningkatkan keterampilan pekerja.
"Program tersebut penting untuk memastikan para PMI berangkat dengan kesiapan finansial maupun kompetensi yang memadai," ujar Wayan saat kunjungan Badan Anggaran DPR di NTB, dikutip pada Selasa (18/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, pimpinan delegasi kunker Banggar DPR RI ke NTB, Jazilul Fawaid, juga menekankan bahwa program KUR harus dibarengi dengan pelatihan bagi para pekerja migran. Diketahui, NTB merupakan provinsi asal PMI terbesar keempat di Indonesia dengan total 15.333 orang hingga Juni 2025.
Wayan memang menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama terkait kemudahan administrasi dan akses pembiayaan sebelum keberangkatan.
Sebab, Ia menegaskan para pekerja migran merupakan penyumbang devisa negara yang selayaknya mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang lebih baik.
Wayan turut menyoroti perbandingan dengan negara lain yang dinilainya lebih menghargai pekerja migran.
Ia mencontohkan Filipina yang bahkan menjemput pekerja migrannya saat pulang ke tanah air. Sementara di Indonesia, menurutnya, masih saja ditemukan pihak yang mempersulit proses administrasi. Ia menegaskan bahwa PMI berperan besar sebagai pahlawan devisa yang mendukung perekonomian nasional.
“Pekerja migran kita harus diperlakukan adil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wayan
Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Junanto Herdiawan, menambahkan bahwa kendala akses pembiayaan sebelum keberangkatan serta persoalan remitansi selama bekerja di luar negeri masih harus dibenahi.
Menurutnya, penyaluran kredit produktif perlu lebih efektif dan mampu menjangkau kebutuhan pekerja migran. “Penyaluran kredit yang efektif, seperti yang dilakukan BRI dengan fokus pada sektor pertanian, harus menjadi contoh untuk daerah lain,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Kanwil DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, yang mengungkapkan bahwa meski penyaluran KUR di NTB telah mencapai 100 persen, belum tersedia skema khusus yang diperuntukkan bagi PMI. Padahal, NTB merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia.
“Jika ada KUR khusus untuk pekerja migran, ini bisa menjadi solusi bagi mereka,” ujar Anggota Banggar DPR RI Mahdalena.
Dengan berbagai masukan tersebut, Wayan berharap pemerintah semakin serius membenahi ekosistem dukungan bagi PMI, baik dari sisi administrasi, pembiayaan, hingga pelatihan, demi memberi kepastian dan perlindungan yang lebih kuat bagi para pekerja migran yang berkontribusi besar terhadap negara.
