Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menegaskan pekerja migran Indonesia (PMI) harus mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang memadai, terutama terkait akses pembiayaan dan administrasi sebelum keberangkatan.
“Pekerja migran kita harus diperlakukan adil,” ujarnya dalam kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke NTB, Kamis (13/11).
Ia menyoroti perlakuan negara lain yang dinilainya lebih memuliakan pekerja migran.
“Filipina bahkan menjemput pekerjanya yang pulang, sementara di Indonesia, masih ada pihak mempersulit administrasi. PMI adalah penyumbang devisa, jadi mereka layak mendapat dukungan penuh,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi PMI dinilai sangat penting untuk membantu pembiayaan dan meningkatkan keterampilan para pekerja.
Pimpinan Delegasi Kunker Banggar DPR RI ke NTB, Jazilul Fawaid, menyatakan program ini harus dibarengi pelatihan. “Ini sangat diperlukan,” ungkapnya.
PMI selama ini menjadi pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. NTB tercatat sebagai provinsi asal PMI terbesar keempat di Indonesia dengan total 15.333 orang hingga Juni 2025, didominasi perempuan sebesar 60,45 persen. Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat menjadi daerah penyumbang terbesar.
Kunjungan Banggar DPR RI ke NTB diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada daerah serta meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan ekonomi bagi PMI. Rekomendasi ini menjadi krusial mengingat besarnya kontribusi pekerja migran terhadap devisa negara.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Junanto Herdiawan menyoroti masalah akses pembiayaan sebelum keberangkatan dan remitansi saat bekerja di luar negeri. Ia menilai efektivitas penyaluran kredit produktif perlu ditingkatkan.
“Penyaluran kredit yang efektif, seperti yang dilakukan BRI dengan fokus pada sektor pertanian, harus menjadi contoh untuk daerah lain,” jelasnya.
Kepala Kanwil DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menyebut penyaluran KUR di NTB memang telah mencapai 100 persen, tetapi belum ada skema KUR khusus bagi PMI. Padahal NTB adalah salah satu penyumbang PMI terbesar di Indonesia.
Anggota Banggar DPR RI Mahdalena turut menegaskan bahwa KUR khusus PMI penting untuk mencegah pekerja migran terjerat pinjaman berbunga tinggi.
“Jika ada KUR khusus untuk pekerja migran, ini bisa menjadi solusi bagi mereka,” pungkasnya.
