Jember, Gesuri.id — Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengkritik keras lambatnya respons dan komunikasi PT Pertamina terkait fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Jember.
Keterlambatan informasi tersebut dinilai memicu ketidakpastian di tengah masyarakat.
Widarto menegaskan, Pertamina seharusnya bertindak transparan dan menyampaikan kondisi riil pasokan bahan bakar minyak (BBM) kepada publik serta pemerintah daerah sebelum masalah meluas dan menjadi sorotan media.
“Yang perlu diperbaiki itu pola komunikasinya Pertamina agar menyampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah lebih baik,” kata Widarto di Jember, Kamis (15/10).
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Jember tersebut menilai, antrean BBM yang terjadi di berbagai wilayah tidak bisa begitu saja disederhanakan sebagai akibat kendala pengiriman dari Banyuwangi. Pasalnya, penumpukan kendaraan juga melanda SPBU yang pasokannya tidak bergantung pada jalur tersebut.
Ia menekankan bahwa Pertamina perlu membeberkan penjelasan menyeluruh mengenai ketersediaan stok, alokasi kuota, hingga pola distribusi yang sedang berjalan.
“Kalau memang ada pengurangan kuota atau pola distribusi yang berubah, itu harus disampaikan secara terbuka agar pemerintah dan masyarakat tahu kondisi sebenarnya,” tegas Widarto.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat krusial agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat. Tanpa penjelasan yang pasti dari Pertamina, pemerintah daerah kesulitan merespons keluhan warga, sementara masyarakat dibiarkan berspekulasi dan menebak-nebak penyebab kelangkaan tersebut.
“Padahal, jika ada pengurangan kuota, perubahan distribusi, atau gangguan pasokan, Pertamina semestinya memberi tahu pemerintah daerah dan masyarakat lebih awal,” lanjutnya.
Di sisi lain, penjelasan resmi dari pihak BUMN tersebut belum menjawab inti persoalan. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan bahwa pihaknya memantau pergerakan antrean SPBU melalui sistem digital dan kamera pengawas (CCTV).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Ahad menjelaskan, sistem tersebut berfungsi mendeteksi anomali antrean berdasarkan jenis kendaraan serta dispenser yang mengalami penumpukan, sekaligus sebagai dokumentasi penyaluran BBM bersubsidi. Selain itu, pembaruan informasi rutin disampaikan melalui media sosial resmi perusahaan.
Meski demikian, pemaparan mengenai teknologi pemantauan dan unggahan media sosial tersebut belum menyentuh substansi kritik yang disuarakan Widarto. Pertamina belum memberikan keterangan spesifik mengenai penyebab pasti meluasnya antrean di Jember, apakah disebabkan oleh pengurangan pasokan, perubahan pola distribusi, atau faktor teknis lainnya.
Kondisi ini mempertegas belum selesainya persoalan di lapangan: Pertamina mengklaim memiliki sistem pemantauan canggih untuk mendeteksi antrean, namun akar masalah yang memicu keresahan warga hingga kini belum dijelaskan secara transparan
