Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menilai persoalan anggaran dan penataan organisasi Basarnas perlu dibahas secara komprehensif bersama kementerian dan lembaga terkait agar berbagai kebutuhan operasional maupun kelembagaan dapat ditangani secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kantor Basarnas Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip Selasa (21/7/2026).
"Belanja pegawai, bukan belanja modal, jadi kami harus mendukung itu. Oleh sebab itu, saya menyarankan agar kita melakukan rapat lagi dengan mengundang Menteri Keuangan dan Bapenas untuk menjelaskan permasalahan yang ada di BNPP, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas," kata Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Yasti menjelaskan, salah satu perhatian utama dalam pembahasan tersebut adalah pemenuhan kebutuhan belanja pegawai yang dinilai harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. Menurutnya, pembahasan bersama pemerintah diperlukan agar kebutuhan Basarnas dapat dipetakan secara menyeluruh.
Selain persoalan anggaran, Yasti juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap struktur organisasi Basarnas. Ia menilai penataan kelembagaan perlu disesuaikan dengan beban kerja dan jumlah personel yang dikelola di masing-masing kantor.
"Yang kedua, tentu kami juga mengimbau BKN, itu sudah harus ada penyesuaian, kantor Basarnas sekelas Yogyakarta itu kepala kantornya IIId, kalau IIId di pemerintah kebupaten itu hanya setingkat dengan kepala bidang. Bagaimana dia mengelola dengan staffnya ada lebih dari 117 orang, kemudian dia pangkatnya IIId dan itu sudah bertahun-tahun," jelasnya.
Menurut Yasti, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyesuaian struktur organisasi, khususnya di Basarnas Yogyakarta yang memiliki beban tugas cukup besar. Ia menilai evaluasi tersebut dapat dibahas bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Yasti berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan Basarnas, baik terkait kebutuhan anggaran maupun penataan organisasi, sehingga pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan didukung kelembagaan yang sesuai dengan beban tugas di lapangan.
