Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa mengungkap penyebab penurunan alokasi bansos terjadi seiring dengan efisiensi belanja.
Alokasi bansos terpengaruh pada proyeksi pendapatan daerah yang menurun serta perubahan arah kebijakan anggaran.
“Betul memang ada penurunan bansos ke masyarakat di tahun 2025 ini," kata Yeremia kepada Bantenraya.com, Rabu (6/8).
Baca: Ganjar Miliki Kenangan Tersendiri Akan Sosok Kwik Kian Gie
Seperti diketahui Penurunan anggaran bantuan sosial (bansos) Pemprov Banten melalui Dinas Sosial dari Rp32,5 miliar pada 2024 menjadi Rp18,8 miliar pada 2025 jadi sorotan DPRD Banten.
"Ini terkait efisiensi belanja karena proyeksi pendapatan, serta prioritas anggaran yang kini difokuskan ke pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Meski memahami alasan kebijakan tersebut, Yeremia berharap pemerintah tidak mengabaikan masyarakat miskin yang membutuhkan intervensi.
“Kita berharap kebijakan ini tidak membuat masyarakat di bawah garis kemiskinan merasa terabaikan,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemprov Banten untuk mencari alternatif sumber pembiayaan di luar APBD guna mendukung program perlindungan sosial.
“Pemprov perlu mencarikan alternatif pembiayaan, seperti penyaluran zakat, CSR dari swasta, atau bansos dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota yang terkoordinasi dengan baik melalui Dinas Sosial,” kata Yeremia.
Baca: Teknologi Kian Gerus Dunia Pekerjaan
Lebih jauh, ia berharap pada 2026, seiring optimisme pertumbuhan ekonomi dan naiknya pendapatan asli daerah (PAD), keberpihakan anggaran pada isu kemiskinan dan pelayanan dasar bisa kembali dikuatkan.
"Ke depan di tahun anggaran 2026 seiring dengan optimisme pertumbuhan ekonomi yang mendongkrak pendapatan asli daerah," tuturnya.
"Keberpihakan kebijakan anggaran untuk mengentaskan kemiskinan menjadi fokus, sehingga masyarakat Banten yang miskin, kurang mampu, termajinalkan semakin meningkat kesejahteraannya," pungkasnya.
