Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar tidak gegabah dalam menerapkan skema shifting atau pergeseran program ke pemerintah pusat.
Dia menilai, kebijakan tersebut berpotensi menghambat penyelesaian proyek-proyek prioritas daerah, jika tidak dijalankan dengan matang.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Efisiensi itu penting, tapi jangan sampai proyek prioritas terbengkalai karena skema shifting yang belum matang," kata Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Menurut dia, efisiensi anggaran memang perlu dilakukan, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati. Koordinasi antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat, harus menyeluruh sebelum tanggung jawab program benar-benar dilimpahkan.
"Kita perlu pastikan proyek yang di-shifting benar-benar siap dijalankan oleh pemerintah pusat, supaya tidak ada penundaan yang justru menambah biaya dan memperpanjang waktu penyelesaian proyek," tegasnya.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jakarta, Marullah Matali, memastikan bahwa koordinasi lintas pemerintah terus berjalan. Dia menegaskan, pengalihan program akan tetap berjalan sesuai rencana tanpa mengganggu pelaksanaan proyek prioritas di ibu kota.
"Angkanya nanti akan kami detailkan saat pembahasan di komisi," ujarnya.
