Aceh, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) menggelar rapat konsolidasi (rakon) dengan seluruh pengurus internal partai. Mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga jajaran pengurus kabupaten. Rapat konsolidasi berlangsung di Kantor PDI Perjuangan Aceh Tenggara, Jalan Ahmad Yani Kutacane, Rabu (23/2).
Baca : PDI Perjuangan Aceh Promosikan Cerutu Gayo ke Moeldoko
Ketua DPC PDI Perjuangan Agara Timbul Ganda Hasudungan Samosir mengatakan, rakon internal partai ini melibatkan pengurus pimpinan anak cabang (PAC) dari 16 kecamatan. Pengurus partai yang tidak aktif lagi atau tidak hadir dalam waktu dekat akan diganti.
Dsisi lain, terdapat kesepakatan bersama terkait berakhirnya masa jabatan Bupati-Wakil Agara Raidin-Bukhari (RABU) pada (10/10/2022) mendatang. Tentunya, pemerintah kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara akan dipimpin oleh Pj Kepala daerah (Bupati). “Untuk itu melalui rapat konsolidasi internal PDI Perjuangan ini kami berharap kepada pimpinan Pusat partai PDI Perjuangan melalui DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh kami berharap agar usulan pengangkatan PJ kepala daerah (Bupati) harus melalui rekomendasi dari kami atau ketua DPC PDI Perjuangan Aceh Tenggara," ujar anggota DPRK Agara ini.
Baca : Banteng Banda Aceh Mengunjungi Nelayan Lampulo
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Bidang Kehormatan Partai PDI Perjuangan (PDIP) provinsi Aceh, Hanafiah menyebutkan, rakon ini dilakukan dalam rangka mematangkan persiapan menghadapi Pemilu tahun 2024 mendatang. Selain itu, juga memastikan seluruh struktur sudah sesuai dengan garis-garis perjuangan partai. Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Agara, kata dia, akan fokus pada menentukan struktur partai.
Setiap rapat konsolidasi selalu ditekankan lima mantap. Yaitu, mantap ideologi, mantap organisasi, mantap kader, mantap program, dan mantap sekretariat. Jika semua ini sudah dilakukan, maka PDI Perjuangan di Kabupaten Agara dipastikan akan mencapai target Pemilu 2024. Untuk target mencapai Hattrick (kemenangan tiga kali berturut-turut), PDI Perjuangan harus terbentuk dari pusat hingga anak ranting.
“Jika organisasi sudah terbentuk hingga ranting dan anak ranting/ dusun, otomatis pengurus ranting bisa memetakan situasi kemasyarakatan dirantingnya dengan demikian partai memiliki data sebagai rujukan dalam menyusun program yang berbasis dan pro kepada masyarakat,” tutur anggota DPRA Aceh ini. (acehstandar.com)
