Jakarta, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus menyatakan sikap tegas, dengan menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Depan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD). Mengingat mekanisme tersebut sebagai langkah mundur yang merampas hak demokrasi masyarakat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kudus, Yusuf Roni menyebutkan secara konstitusional, bahwa rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Mengalihkan mandat tersebut kepada DPRD dinilai akan menutup ruang bagi masyarakat untuk menentukan nasib daerahnya sendiri.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
‘’Sikap PDI Perjuangan sudah jelas, pemilihan melalui DPRD itu merampas demokrasi masyarakat. Masyarakat sudah tidak bisa lagi menentukan pemimpinnya karena hak mereka ‘terkunci’ oleh keputusan partai politik di parlemen,’’ ujar Yusuf, Selasa (6/1).
Disinggung soal efisiensi anggaran, Yusuf menyebut alasan efisiensi biaya dan tingginya praktik politik uang dalam Pilkada langsung, PDI Perjuangan Kudus menilai hal tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengubah sistem.
Menurutnya, masalah itu bisa diatasi dengan penyederhanaan metode penyelenggaraan tanpa harus mengerahkan massa besar.
Terkait politik uang, ia menekankan bahwa kunci utamanya ada pada komitmen penyelenggara, pengawas, dan semua pihak terkait untuk menegakkan aturan yang sudah ada.
‘’Politik uang sering dianggap biasa karena adanya pembiaran demi mengejar angka partisipasi pemilih. Seharusnya, aturan yang sudah ada ditegakkan secara tegas, bukan sistemnya yang diubah. Jangan sampai atas nama pesta rakyat, pelanggaran justru dibiarkan,’’ lanjutnya.
Lebih lanjut, dirinya menyoroti risiko besar jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, yakni munculnya oligarki politik. Dalam sistem perwakilan, proses lobi-lobi politik di tingkat elit akan jauh lebih dominan dibandingkan adu gagasan di depan publik.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
‘’Jika dipilih DPRD, maka debat-debat di ruang publik pasti hilang. Tidak ada lagi mekanisme bagi calon pemimpin untuk menyampaikan ide dan gagasan langsung kepada masyarakat. Ini justru akan menimbulkan oligarki politik,’’ tegasnya.
Sebagai struktur di tingkat daerah, DPC PDI Perjuangan Kudus menyatakan akan tetap tegak lurus dengan ideologi dan garis instruksi partai untuk menjaga marwah demokrasi langsung.
‘’Kami di DPC tegak lurus. Harapan kami, aturan yang ada saat ini diperbaiki kualitas penegakannya, sehingga kedaulatan rakyat tetap terjaga tanpa harus mengorbankan nilai-nilai demokrasi itu sendiri,’’ pungkasnya.
